Suara.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 24–26 Oktober 2017 untuk menghadiri First Forum on Public Investment Fund 2017.
Forum ini sebagai ajang diskusi publik dan dihadiri oleh para pemangku investasi dengan tujuan untuk menggali peluang dalam mencapai kerja sama yang berkelanjutan serta memberikan keuntungan untuk masing-masing pihak.
Pada hari pertama (24/10/2017) Arcandra bersama Kepala BKPM, Thomas Lembong menyaksikan pembukaan FII 2017 yang menekankan pada upaya Arab Saudi untuk mewujudkan visi Arab Saudi 2030.
Pada kunjungan hari kedua (25/10/2017) Arcandra bertemu dengan CEO of Saudi Fund for Development, H.E Al Khateeb dan Penasehat Senior Menteri Industri, Energi dan Mineral Arab Saudi, Dr Nasser A Al-Dossary. Pada pertemuan tersebut 5 hal yang akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak yaitu :
1. Pembentukan Joint Commission Ministry Level antara Republik Indonesia (RI) dan pemerintah Arab Saudi, untuk menindaklanjuti seluruh bentuk kerja sama yang belum terlaksana. Hal ini untuk mempercepat realisasi investasi ke Indonesia
2. Indonesia akan mendorong percepatan penyelesaian proyek RDMP Kilang Cilacap (kerja sama Pertamina – Saudi Aramco).
3. Pemerintah Arab Saudi diharapkan dapat memberikan harga impor minyak mentah (Arab Light) lebih rendah dari Saudi Aramco ke Pertamina
4. Pemerintah Arab Saudi diharapkan dapat membantu pembelian langsung LPG dari Saudi Aramco untuk Pertamina dimana kebutuhan LPG secara total sebesar 6 juta ton/tahun (porsi LPG dari Saudi Aramco sebesar 13 persen)
5. Pemerintah Arab Saudi diharapkan dapat memberikan penerbitan izin usaha avtur refuelling di bandara Jeddah untuk Pertamina
Sedangkan pada hari ketiga (26/10/2017), Arcandra bertemu dengan Undersecretary, Ministry of Energy, UAE, H.E. Matar Hamed Al Neyadi, dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengawasan akan realisasi kerja sama antara Masdar dan PLN/PJB terkait pembangunan Floating PLTS di Cirata agar sesegera mungkin dapat ditandatangani PPA.
2. Pemerintah UAE diharapakan dapat membantu untuk pembelian langsung LPG dari Pertamina kepada ADNOC, Hal ini dikarenakan sebagian LPG Indonesia berasal dari UAE.
3. Mubadala Petroleum berharap agar peraturan perpajakan skema Gross Split dapat segera diterbitkan.
Selain kesepakatan di atas, Mubadala Petroleum akan melakukan investasi di Blok Andaman dan akan mempertimbangkan untuk perluasan investasi ke Natuna.
