Divestasi Freeport Harus Segera Tuntas agar Kedaulatan RI Terjaga

Adhitya Himawan
Divestasi Freeport Harus Segera Tuntas agar Kedaulatan RI Terjaga
Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT. Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). [Antara]

Kementerian BUMN tidak boleh berlama-lama, karena divestasi merupakan kewenangan BUMN.

Suara.com - Pemerintah diminta mempercepat perundingan divestasi dengan Freeport Indonesia agar kedaulatan bangsa ditegakkan. Aktivis Rumah Gerakan 98 Sulaiman Haikal mengatakan Kementerian BUMN harus bersikap tegas dalam penetapan jadwal perundingan.

"Kementerian BUMN tidak boleh berlama-lama, karena divestasi merupakan kewenangan BUMN," ujarnya di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Haikal menambahkan, dirinya kuatir jika perundingan molor maka tidak tertutup kemungkinan intervensi dari pihak-pihak lain yang akan mengganggu kepentingan nasional di Freeport Indonesia. Sebelumnya, PT Freeport Indonesia telah mendapat perpanjangan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditinjau setiap enam bulan.

Saat ini IUPK diperpanjang karena perundingan dengan Freeport terkait detail divestasi saham sebesar 51 persen belum tuntas. Sekarang dasar hukum operasional Freeport Indonesia tidak lagi Kontrak Karya (KK), namun sudah berdasarkan IUPK.

Sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai empat poin yang sedang dirundingkan. Yakni, perubahan izin dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, pembangunan fasilitas pemur­nian dan pengolahan mineral (smelter ), stabilisasi investasi, dan skema divestasi.

"Kementerian BUMN harus secepatnya mentuntaskan perundingan divestasi freeport agar kedaulatan bangsa terjaga," tutupnya.

loading...
loading...
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

Selamat siang para pejuang kehidupan 💪
#QuotesOfTheDay

INFOGRAFIS