Suara.com - Menter Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memastikan tenaga kerja asing pekerja kasar dilarang belerja di Indonesia. Pasalnya, Pemerintah sudah memiliki payung hukum melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018.
“Sebenarnya pemerintah tetap punya skema pengendalian TKA yang jelas, jadi jangan khawatir. Khawatir boleh tapi jangan berlebihan nanti malah parno sendiri,” kata Hanif di Jakarta, Senin (23/4/2018).
Menurut Hanif, Perpres tersebut telah diatur bahwa pekerja asing kasar atau unskllied di larang bekerja di Indonesia.
"Dari dulu sampai sekarang tenaga kerja asing yang unskilled masih dilarang. Kalau di lapangan ketemu TKA yang bekerja kasar, ya itu masuknya pelanggaran. Karena pelanggaran, ya harus ditindak," ujarnya.
Hanif mengklaim, total TKA secara umum dari berbagai negara di Indonesia jumlahnya 85.974 pada 2017, 80.375 pada 2016 dan 77.149 pada 2015. Menurutnya angka ini tak sebanding dengan jumlah tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri.
"TKI di negara lain, besar. TKI kalau survei World Bank, ada 9 juta TKI di luar negeri, 55 persen di Malaysia, 13 persen di Saudi Arabia, 10 persen di China-Taipei, 6 persen di Hongkong, 5 persen Singapura," katanya.
