Suara.com - PT Pertamina (Persero) telah mengalami pergantian jabatan Direktur Utama beberapa kali selama lebih tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno. Saat ini Pertamina menjadi perusahaan BUMN minyak dan gas bumi (migas) yang 100 persen sahamnya dipegang oleh pemerintah.
"Nampaknya Pertamina perlu diselamatkan dari kekeliruan kebijakan yang diterapkan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno," kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangan tertulis, Rabu (25/4/2018).
Ia menyebutkan kekeliruan itu bersumberkan dari penunjukan untuk jabatan Direktur Utama (Dirut) Pertamina hanya dilandasi oleh like and dislike belaka. Menurut Binsar Effendi yang Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB '66) tersebut, langkah Rini menunjuk Dwi Sutjipto sebagai pengganti Karen Agustiawan hanya karena Dwi berhasil melakukan privatisasi semen.
"Sedangkan menunjuk Elia Masa Manik untuk menggantikan Dwi Sutjipto selain berhasil menyehatkan bisnis PT Elnusa Tbk anak perusahaan Pertamina, juga beralasan karena Elia M Manik berhasil melakukan holding perkebunan. Padahal urusan bisnis migas yang strategis dan kompleks itu tidak bisa diurus oleh profesional yang bukan ahlinya, seperti ahli semen maupun ahli perkebunan" tuturnya.
Adapun sumbang saran yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi selaku atasan Menteri BUMN Rini M Soemarno adalah Pertamina harus menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), melaksanakan program satu harga BBM, target laba Pertamina minimal 4 miliar dolar Amerika Serikat setara Rp56 triliun pertahun dengan menitikberatkan pada 70 persen laba di bisnis hulu migas.
Proyek kilang refinery baru dan up grading refinery lama yang harus berjalan untuk meningkatkan kapasitas produksi migas nasional. "Tentunya dengan komitmen kuat terhadap pemberantasan mafia migas ke akar-akarnya, kemudian meningkatkan kesejahteraan pekerja berdasarkan merit system serta kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan pensiunan Pertamina sebagai stakeholder yang telah berkontribusi sejak merintis, membangun dan membesarkan Pertamina" ujar Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Markas Besar (Mabes) Laskar Merah Putih (LMP).
Dirut baru harus mampu memberikan peningkatan kinerja anak-anak perusahaan sebagai profit center, kemudian jadikan Pertamina sebagai world class company serta masuk sebagai Top Ten National Oil Companies (NOC) dalam waktu lima tahun ke depan. "Sedangkan holding migas diterapkan untuk meningkatkan benefit to asset ratio Pertamina" lanjut Binsar Effendi.
Dalam save Pertamina, eSPeKaPe menyarankan perubahan mindset kerja dan budaya perusahaan sebagai perusahaan kelas dunia dalam lima tahun ke depan. "Sementara melakukan rasionalisasi pekerja secara alami dengan menerapkan competences based employee" imbuh Binsar Effendi.
Dengan berbagai saran tersebut, eSPeKaPe kemudian menyampaikan kriteria kompetensi super untuk calon Dirut Pertamina.
"Pertama, calon berpendidikan S3 atau doctor di bidang perminyakan; Kedua, calon berpengalaman sebagai profesional migas minimal lima tahun; Ketiga, punya pengalaman kerja di perusahaan migas dari bisnis hulu sampai bisnis hilir agar mengerti secara komprehensif terhadap bisnis Pertamina; Keempat, termasuk pengalaman kerja di perusahaan minyak nasional dan perusahaan minyak luar negeri," jelasnya.
Selain itu, calon Dirut Pertamina juga harus berjiwa nasionalis, profesional murni, punya leadership kuat, serta sebagai motivator bagi setiap stakeholders Pertamina. Ini juga penting agar punya integritas dan mampu mengemban amanat Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.
"Kriteria yang keenam atau terakhir yaitu memiliki kemampuan teruji dan terukur dengan memiliki sertifikat-sertifikat profesi serta adanya dukungan penghargaan kerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan cara ini, Pertamina tidak hanya terselamatkan tapi juga optimis akan menjadi Top Ten NOC di dunia," tutupnya.
