Cegah Diskriminasi Sawit oleh Eropa, Vatikan akan Bantu Indonesia

Suara.com - Tahta Suci Vatikan akan membantu Indonesia dengan memfasilitasi seminar tentang produk turunan kelapa sawit yang mengalami diskriminasi di Uni Eropa.

Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian Kardinal Peter Turkson saat bertemu dengan Luhut di Vatican, Rabu (25/4/2018).

Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/4/2018), mengatakan seminar itu rencananya akan digelar di Universitas Kepausan di Vatican pada Mei mendatang.

"Kardinal Turkson menyampaikan bahwa ia peduli dengan nasib petani sawit dan jutaan orang yang kehidupannya bergantung pada industri kelapa sawit ini. Beliau secara khusus menyatakan apa yang akan terjadi jika mereka ini tidak mempunyai penghasilan lagi," katanya.

Seminar itu akan mengundang unsur-unsur dari Uni Eropa, perusahaan multinasional pengguna produk kelapa sawit, petani rakyat khususnya dari Malaysia dan Indonesia serta lenbaga-lembaga keagamaan.

Luhut mengusulkan untuk mengundang organisasi keagamaan terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengantisipasi tumbuhnya pagahm radikal akibat kemiskinan di Tanah Air.

Di hari yang sama, mantan Menko Polhukam itu juga menggelar pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Kolombia Juan Guillermo Zuluaga dan mengundangnya berpartisipasi dalam seminar yang diselenggarakan di Vatican.

Keduanya bertukar informasi tentang hal-hal yang sudah dilakukan dan rencana kerja bersama dalam menghadapi ancaman rencana penghapusan pembelian produk biodiesel sawit.

Kolombia sendiri merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar bersama Thailand, Nigeria, Papua Nugini, Guatemala, Pantai Gading dan Honduras. Negara itu menjadi penghasil kelapa sawit ke empat terbesar di dunia dengan produksi 1,28 juta ton per tahun.

Dalam pertemuan dengan Luhut itu, Menteri Zuluaga bercerita bahwa ia baru saja melakukan hal yang sama, yaitu bertemu dengan beberapa unsur Uni Eropa di Brussels dan bertemu dengan anggota parlemen di Belanda.

Menurut Zuluaga, tuduhan-tuduhan dampak kelapa sawit sangat tidak berdasar. Oleh karena itu, dirinya menggelar pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa untuk meluruskan pandangan yang salah tentang sawit itu.

"Bagi negara kami, rencana Uni Eropa ini cukup mengganggu karena ada sekitar 5.000 hektare kelapa sawit di Kolombia yang dimiliki oleh petani atau pengusaha kecil menengah," katanya.

Ditambahkan Zuluaga, jika penghentian pembelian produk kelapa sawit diberlakukan untuk Kolombia, maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran industri dan perkebunan kelapa sawit.

Padahal, industri tersebut telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi mantan pemberontak Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pada November 2016 seperti dituangkan dalam perjanjian perdamaian dengan pemerintah yang sah saat itu. (Antara)