Warga Penolak Bandara Kulon Progo akan Dapat Rumah Kontrakan

Adhitya Himawan
Warga Penolak Bandara Kulon Progo akan Dapat Rumah Kontrakan
Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo, DIY. [Antara/Andreas Fitri Atmoko]

Angkasa Pura I menyiapkan hunian dan rumah kontrakan bagi warga penolak bandara.

Suara.com - Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dalam percepatan pembangunan Bandara New Internasional Yogyakarta.

"Kami ingin melihat perkembangan sudah seperti apa dan bagaimana perencanaan yang ada terkait pembangunan bandara di Kulonprogo ini. Dan kami patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Angkasa Pura I. Semua tahapan-tahapan yang ada masih dalam progress," kata Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Terkait masih adanya beberapa warga yang menolak bandara dan bertahan di lokasi pembangunan, menurut Teguh perlu diberikan pemahaman yang benar dan pendekatan bahwa bandara ini merupakan fasilitas umum yang sangat bermanfaat.

"Secara hukum sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi dalam pengadaan lahan. Sebab dengan aturan perundangan yang ada, warga yang menolak dan keberatan uang kompensasinya dititipkan di pengadilan melalui konsinyasi. Apalagi dalam pemberian kompensasi itu menurut saya juga sudah sangat wajar, bahkan warga diberikan kompensasi ganti-untung," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Teguh mengatakan, pihak Angkasa Pura I sudah melakukan upaya yang bagus dengan menyiapkan konsep hunian dan rumah kontrakan bagi warga penolak bandara.

"Pendekatan seperti itu harus dilakukan untuk meyakinkan mereka. Kami meminta teman-teman di Angkasa Pura I untuk terus melakukan pendekatan ke warga dengan menyentuh sisi kemanusiaannya. Saya percaya teman-teman di sini bisa melakukan itu. Ini soal kesabaran untuk mencari solusi yang terbaik," kata pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah.

Komisi VI juga meminta agar warga juga diberikan pelatihan dan keterampilan untuk mengantisipasi alih pekerjaan. Lalu nantinya ada proritas bagi warga terdampak untuk bisa bekerja di lingkungan bandara, dan bandara baru dapat memfasilitasi ruang usaha bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kata Teguh.

Lebih lanjut Teguh meminta agar pembangunan bandara terus dilakukan. Sebab menurutnya dari sisi pendanaan tidak ada masalah, Angkasa Pura I sudah sangat siap dalam hal ini.

"Dari biaya yang dikeluarkan per meter perseginya sudah bagus, hasilnya nanti mudah-mudahan juga bagus. Saya yakin bandara ini akan memberikan multiplier effect, mampu menyejahterakan masyarakat, dan membuka lapangan kerja. Masyarakat Kulonprogo dan Yogyakarta akan bisa mendapatkan manfaat yang besar dari keberadaan bandara ini. Dan karena bandara ini nantinya bisa didarati pesawat berbadan lebar, maka turis mancanegara bisa langsung ke sini. Tidak melalui Jakarta atau Bali, tapi direct ke Yogyakarta," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI datang untuk melihat perkembangan dan proses yang telah, sedang, dan akan dilakukan Angkasa Pura I terkait pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.

Angkasa Pura I optimistis bisa menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal yang tetapkan. Jika proses pemindahan warga berjalan lancar, pembangunan lancar, maka insyaallah bisa terpenuhi. “Soal pendanaan juga tidak ada masalah, kami telah siapkan dari sindikasi perbankan, obligasi, dan kas internal,” kata Faik. (Antara)

Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS