- Pemerintah melarang Alfamart/Indomaret di desa demi Kopdes Merah Putih.
- 60.000 unit Kopdes ditargetkan mulai beroperasi pada Maret-April 2026.
- Kebijakan ini dinilai mematikan persaingan dan efisiensi layanan bagi warga.
Suara.com - Genderang perang terhadap dominasi ritel modern di pelosok desa resmi ditabuh. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa (Kemendes PDT) mulai mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspansi Alfamart dan Indomaret di wilayah pedesaan.
Langkah ini diambil demi memuluskan jalan bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun, di balik narasi keberpihakan pada rakyat kecil, muncul pertanyaan besar, apakah ini bentuk kedaulatan ekonomi, atau justru cermin mentalitas "prajurit" pembantu Presiden yang takut kalah bersaing sebelum terjun ke medan laga?
Instruksi Stop dari Meja Menteri
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, secara terang-terangan telah meminta pengelola jaringan ritel modern seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) untuk berhenti menambah gerai di desa.
"Saya bilang stop bikin ritel modern di desa, biarkan di desa itu si koperasi desa yang jualan ritel barang-barangnya," tegas Ferry dalam sebuah acara yang kemudian videonya viral di media sosial baru-baru ini.
Ferry beralasan, bahwa pemerintah tidak ingin keuntungan dari belanja warga desa terbang ke kantong pemegang saham di kota besar, melainkan berputar di sirkulasi ekonomi lokal melalui koperasi.
Proteksi atau Takut Kalah?
Kemenkop sendiri tengah mempercepat pembangunan 60.000 unit Kopdes Merah Putih dengan model desain tunggal. Tujuannya satu yakni kecepatan konstruksi. Targetnya, pada Maret hingga April 2026, ribuan koperasi ini sudah harus beroperasi.
Ferry menjelaskan bahwa pembangunan fisik ini akan dilakukan di lahan strategis desa dengan luas minimal 1.000 meter persegi, mayoritas bangunan akan menggunakan desain seragam dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mempercepat konstruksi.
Baca Juga: Impor Mobil India Tanpa Jaringan Purnajual Berpotensi Jadi Besi Tua di Desa-Desa
Di satu sisi, ada semangat membela rakyat kecil. Di sisi lain, muncul kesan ketakutan sebelum berperang. Alih-alih memacu kualitas koperasi agar bisa bersaing secara alami, pemerintah memilih jalur "sterilisasi" pasar.
Menteri Desa PDT Yandri Susanto, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR beberapa waktu lalu, menyatakan dengan tegas bahwa ekspansi minimarket harus disetop demi keberlangsungan Kopdes Merah Putih.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu artinya tidak apple to apple. Kalau mereka sudah sangat besar, tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” ujar Yandri dalam rapat itu.
Logika ini mencerminkan mentalitas yang enggan beradu inovasi. Padahal, jargon "Merah Putih" yang diusung Presiden Prabowo biasanya identik dengan ketangguhan dan keberanian menghadapi kompetisi global, bukan justru memagari diri karena khawatir kalah saing oleh sistem manajemen ritel modern yang sudah mapan.
Ancaman Monopoli vs Efisiensi
Yandri Susanto menyebut jumlah gerai Alfamart dan Indomaret yang sudah menembus angka 20.000 unit secara nasional sebagai sesuatu yang "melampaui batas kewajaran". Ia menilai dominasi ini harus dihentikan demi pemerataan.
Namun, tantangan besar menanti. Menghentikan ritel modern bukan sekadar soal melarang izin bangunan, tapi soal kesiapan logistik. Masyarakat desa selama ini memilih ritel modern karena kepastian harga, kenyamanan, dan ketersediaan stok.
Berdasarkan data per awal 2026, jumlah gerai Indomaret di Indonesia tercatat lebih banyak, yaitu melebihi 23.100 unit. Sementara itu, Alfamart mengoperasikan lebih dari 21.120 gerai. Keduanya terus melakukan ekspansi di seluruh Indonesia, dengan Indomaret (di bawah DNET) dan Alfamart (AMRT) mendominasi pasar minimarket.
Sementara itu Direktur Corporate Affairs Alfamart, Solihin belum menjawab pertanyaan dari Suara.com perihal titah para Menteri Prabowo ini.
Jika Kopdes Merah Putih hadir dengan mentalitas "dilindungi negara" tanpa dibarengi efisiensi yang setara, maka konsumen di desa yakni rakyat kecil itu sendiri yang berpotensi dirugikan.
Ketua Komisi V DPR Lasarus memberikan catatan penting. Ia mendukung penguatan ekonomi desa, namun mengingatkan pemerintah untuk memiliki roadmap yang jelas. Jangan sampai pelarangan ekspansi ritel modern ini justru menciptakan kekosongan pasokan barang di desa sebelum Kopdes siap sepenuhnya.
Jika Kopdes Merah Putih benar-benar ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mereka harus membuktikan diri melalui kualitas layanan, bukan sekadar lewat "surat sakti" pelarangan pesaing.
Komunikasi yang Kurang Baik
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret diatur keberadaannya terutama di wilayah desa. Hensa, sapaan akrabnya, melihat bahwa maksud di balik pernyataan tersebut bisa jadi baik. Namun, cara sang menteri menyampaikannya dinilai kurang tepat.
“Maksudnya baik, tapi pesan komunikasinya perlu diperbaiki, kurang tepat, sehingga publik menangkapnya juga tidak tepat, tapi saya percaya maksudnya mungkin baik,” kata Hensa kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia pun menilai wajar jika Menteri Koperasi Ferry Juliantono ingin kehadiran ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret diatur kehadirannya terutama di pedesaan.
Menurut Hensa sebagai seorang menteri yang kini memiliki program unggulan Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih, Ferry dinilai hanya ingin program koperasi itu berjalan mulus.
“Buat saya pernyataan tersebut jadi sebuah kewajaran, sebagai menteri kan ia ingin program ini berjalan mulus tanpa ada halangan,” kata Hensa.
