Sri Mulyani Cs Jelaskan RAPBN 2019, Sambil Promosi Asian Games

Suara.com - Usai menghadiri sidang tahunan MPR, DPR dan DPD 2018, para Menteri Kabinet Kerja Jokowi - Jusuf Kalla memberikan penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) yang berada dalam kawasan Gelora Bung Karno (GBK).  Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). 

Konferensi pers sendiri dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Darmin mengatakan, acara ini digelar di JCC, alih-alih di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan seperti biasanya, lantaran untuk meramaikan kegiatan Asian Games 2018 yang sebentar lagi akan berlangsung di Tanah Air.

Seperti diketahui, GBK merupakan salah satu venue utama Asian Games 2018 yang akan dihelat di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus - 2 September 2018. "Sekaligus untuk ikut mensukseskan Asian Games," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pejabat yang hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Selain itu, hadir pula Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Darmin menjelaskan, saat ini Indonesia sedang mengarah kepada negara industrialisasi yang lebih maju. Karena itu, ditegaskannya, dalam pidato RAPBN 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan tetap mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif, namun juga terukur. 

Karena itu, pemerintah pada 2019 akan tetap memprioritaskan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah dijalankan sebelumnya, seperti pembangunan infrastruktur, memperkuat bantuan sosial dan kemudahan investasi, serta memberikan insentif fiskal maupun menciptakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih berkualitas.

“Benefitnya selain ekonomi tumbuh cepat, kita tidak ada kekosongan lagi (kesenjangan industri). Kita lebih kompetitif, industri kita lebih maju tingkatannya. Jadi itu yang terlihat di pidato bapak presiden," ujarnya.