Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah membatalkan satu proyek strategis nasional (PSN). PSN yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut bagian dari proyek Tol Trans-jawa yakni tol Bawen - Jogjakarta sepanjang 70 kilometer.
Ketua Pansus Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Abdul Aziz mengungkap, pembatalan PSN Tol Bawen - Jogjakarta melalui pertimbangan obyektif dikarenakan berbenturan dengan salah satu proyek tol yang sedang berjalan yakni tol Semarang - Solo - Jogjakarta.
Sidang pun berjalan cukup alot lantaran semua PSN menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah. Termasuk Tol Bawen - Jogjakarta yang sudah masuk tahapan penetapan lokasi salah satunya sudah ditetapkannya Detail Engineering Design (DED) oleh pemerintah pusat.
"PSN Tol Bawen - Jogja kami batalkan artinya kami tolak karena ekuivalen dengan proyek tol Semarang - Solo - Jogja yang on going process," kata Abdul Aziz, usai Sidang Paripurna Perda RTRW Jateng, Senin (15/10/2018).
Politis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terebut menilai, permasalahan transportasi Semarang Jogja sudah bisa teratasi dengan rute melalui jalur bus Semarang - Solo - Jogjakarta.
"Kalau naik bus malam hari cukup lewat Solo terus ke Jogja itu jaraknya tak seberapa, justru kami komitmen kedepan pemerintah untuk semakin serius dengan pengembangan sistem transportasi berbasis massal, kereta api," ungkapnya.
Karenanya, pihaknya menyetujui hanya memberi satu-satunya opsi pengembangan, di samping trase yang eksisting yakni jalan nasional. Berupa pengembangan trase Bawen - Jogjakarta yaitu rel kereta api.
"Dari sisi investasinya itu jauh lebih murah, kalau kereta api itu per kilometernya anggaran Rp 25-30 miliar, tapi kalau tol itu sampai 150 miliar," ujarnya.
Dalam hitungannya, akan memakan anggaran pemerintah sebesar Rp 10 triliun untuk PSN Tol Bawen - Jogjakarta, sedangkan dibanding pengembangan rel kereta api hanya memakan Rp 2 triliun saja.
"Saving-nya 8 triliun. Bisa dipakai mempercepat pengembangan kereta api Semarang - Rembang - Kudus dan sebagainya," katanya.
Abdul Aziz menegaskan, pencoretan PSN Tol Bawen - Jogjakarta diartikan sebagai penolakan. Untuk itu, kini pihaknya menunggu respon dari pemerintah pusat terkait penolakan salah satu PSN tersebut.
"Makanya ini kita face to face dengan pemerintah pusat, evaluasinya akan sepeti apa akan kita tunggu," ujarnya.
"Jika pemerintah pusat terus jalan, sementara kita coret, berarti tetap tidak ada, berarti pemerintah tidak sesuai RTRW dan ini melanggar," tandasnya.
Menurut Abdul Aziz penolakan PSN di suatu daerah adalah hal yang lumrah dengan pertimbangan yang obyektif termasuk melihat masukan dan kritik dari daerah.
"Lha wong PSN itu juga beberapa waktu lalu melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri kok, ada revisi jumlah PSN secara nasional itu berarti ada feedback ada evaluasi dari masyarakat, kenapa tidak. Ini feedback-nya muncul kritik, evaluasi dan revisi dari bawah, RTRW propinsi," tukasnya.
TERPOPULER
