Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan 75 persen anggaran untuk pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tjahjo menuturkan anggaran tersebut termasuk program prioritas Presiden Joko Widodo yang mempercepat infrastruktur ekonomi dan sosial.
Tak hanya itu, Tjahjo juga sudah menghimbau pemerintah daerah, baik Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk mengimplementasikan transaksi non tunai yang diperkuat dengan SE Mendagri No. 900 per tanggal 27 april 2017.
"Secara prinsip kita tahu 75 persen anggaran itu adalah untuk pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk program prioritas Jokowi, mempercepat infrastruktur eknomi dan infrastruktur sosial, ini muaranya dari pajak yang dikelola dengan baik oleh bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani ) dan jajaran," ujar Tjahjo di acara penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan perjanjian kerja sama dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (9/11/2018).
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan kepada Dirjen Keuangan Daerah agar pegawai Kemendagri memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP).
"Paling lambat akhir tahun ini seluruh pegawai Kemendagri sudah punya NPWP sampai yang paling bawah," tandasnya.
Pada acara tersebut, hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Mendagri, Tjahjo Kumolo, Menristekdikti, Muhammad Nasir, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Pajak Robert Pakpahan dan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko.
