Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan yang menyebutkan bahwa kenaikan dana bantuan sosial (Bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk mendongkrak popularitas salah satu pasangan calon Capres - Cawapres jelang Pemilu.
Menurut Sri Mulyani, kenaikan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) atau dana bantuan sosial baru yang pertama kali dilakukan pemerintah, karena sejak 2012 belum dilakukan perubahan.
Pada APBN 2019, pemerintah menaikan anggaran PKH dua kali lipat dari Rp 19 triliun menjadi Rp 38 triliun.
"Maka pemerintah kirim jaring pengaman sosial PKH anggarannya untuk 10 juta keluarga dinaikan 2 kali lipat, tapi ada yang bilang itu menjelang pemilu. Padahal sejak 2012 itu belum di adjust terhadap inflasi, sehingga kemampuan penerimaan mereka menurun sebetulnya," ujarnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, instrumen APBN disusun untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia.
Contohnya, pemerintah menambah anggaran pendidikan pada APBN sebanyak Rp 492,5 triliun untuk meningkatkan kualiatas pendidikan.
"Jadi 20 persen anggaran untuk pendidikan atau hampir Rp 500 triliun sendiri hanya untuk pendidikan," tuturnya.
Wanita yang akrab disapa Ani ini pun menambahkan, pemerintah juga menambah kualitas kesehatan. Salah satunya, untuk memerangi gangguan pertumbuhan pada anak.
"Untuk memerangi stunting hingga membantu BPJS. Kita anggarkan untuk kesehatan capai Rp 126 triliun tahun lalu Rp 106 triliun belum termasuk anggaran pemda," pungkasnya.
