Suara.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan penyaluran dana bergulir 2019 sebesar Rp1,5 triliun, yang terdiri dari Rp975 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp525 miliar untuk pola syariah. Penyaluran dana bergulir ini lebih memprioritaskan sektor produktif.
Pernyataan itu dikemukakan Direktur Utama LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, dalam "Sosialiasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM", di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (23/1/2019). Turut hadir dalam itu antara lain, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Setyowati.
Selain itu hadir pula Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Sudarmono, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, Ketua Dekranasda Kaltara, Rita Ratina Irianto, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltara, Hartono, serta 200 pelaku usaha koperasi dan UMKM Kaltara.
"Khusus untuk usaha-usaha di sektor produktif akan lebih banyak lagi. Saya kira, kita harus mengurangi sektor perdagangan, terutama sektor produktif, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Semua harus ditingkatkan, karena sektor produktif memiliki nilai tambah yang cukup besar," kata Braman.
Untuk pola penyaluran, Braman mengatakan akan bekerja sama dengan dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Selain untuk memperkuat permodalan bagi koperasi dan UMKM, penyaluran dana bergurlir juga bertujuan untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
"Kita tetap kerja sama dengan dinas koperasi, karena mereka sebagai unsur pembina di daerah. Mereka yang tahu persis mana koperasi yang berkualitas, dan saya kira tidak ada koperasi yang menolak," ujar Braman.
LPDB Gaet Mitra ke Kaltara
Kaltara merupakan salah satu provinsi yang minim menyerap pembiayaan dana bergurlir LPDB-KUMKM. Hingga saat ini, total penyaluran dana bergulir di provinsi termuda di Indonesia ini baru Rp12 miliar.
Untuk itu, LPDB-KUMKM menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis ini untuk menggaet pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam mengakses dana bergulir lebih banyak lagi.
"Ini kesempatan emas yang diberikan oleh LPDB, dan belum tentu ada lagi di sini. Karena itu kami mohon dukungan dalam acara ini, supaya dirasakan manfaatnya bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara," papar Jaenal.
Pada 2018, LPDB-KUMKM menyiapkan dana bergulir untuk Kaltara sebesar Rp100 miliar. Namun minimnya respons dari mitra akhirnya realisasinya jauh dari target, yakni hanya 5 proposal pengajuan yang masuk dalam tahap analisis dan 13 proposal lainnya harus dikembalikan, karena tidak memenuhi syarat pengajuan, salah satunya terkait laporan keuangan.
"Kami ucapkan terima kasih, acara bisa berjalan dengan baik. Kami mohon maaf jika apa yang diharapkan MKM belum terlalu optimal. Ini jawaban agar penyerapan dana bergulir bisa optimal," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Irianto menyatakan bahwa ia mengakui, masalah sumber daya manusia (SDM) yang rendah mempengaruhi tingkat penyerapan dana bergulir. Demi menindaklanjuti sosialisasi dan bimtek LPDB-KUMKM, ia menginstruksikan Disperindagkop dan UMKM Kaltara untuk membuat pelatihan peningkatan SDM bagi pelaku usaha koperasi dan UKM.
"Saya minta pelatihan, cara membuat proposal. Kalau ada tenaga pendamping yang dilibatkan, maka itu akan lebih baik, supaya masalah SDM dibenahi," tambahnya.
Sejak ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi baru pada 2018, Kaltara sedang berupaya untuk membangun pondasi ekonominya, dengan mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM.
"Dana bantuan pemerintah banyak sekali. Manfaatkan fasilitas dengan baik supaya bisa tumbuh berkembang," imbuhnya.
TERPOPULER
