Suara.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2018 mencapai Rp 721,3 triliun. Capaian itu meningkat 4,1 persen bila dibandingkan capaian tahun 2017.
Meski begitu, Kepala BKPM Thomas Lembong menyebut, capaian investasi di 2018 tidak sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sebesar Rp 765 triliun.
"2018 kita tidak berhasil mencapai target jadi 94 persen dari target realisasi final," ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).
Adapun total realisasi investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 328,6 triliun atau meningkat 25,3 persen dibandingkan tahun lalu, sedangkan investasi yang masuk atau Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 392,7 triliun atau turun 8,8 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 430,5 triliun.
"Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren perlambatan investasi tahun ini," tutur dia.
Dari sisi sektor usaha, investasi yang masuk baik dalam dan luar negeri lebih banyak ke listrik, gas, dan air yang sebesar Rp 117,5 triliun, diikuti sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp 94,9 triliun.
Kemudian, sektor pertambangan sebesar Rp 73,8 triliun, industri makanan sebesar Rp 68,8 triliun, dan perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 56,8 triliun.
"Dengan berkembangnya industri telekomunikasi kami mengharapkan di tahun-tahun mendatang industri yang berbasis teknologi digital dan beberapa startup lain yang dikategorikan unicorn dapat terus tumbuh. Hal ini yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan fasilitas fiskal berupa tax holiday untuk industri ekonomi digital," imbuh Thomas.
Sementara jika dibandingkan wilayahnya, wilayah Jawa masih memimpin investasi masuk yakni sebesar Rp 405,4 triliun, sedangkan realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 315,9 triliun.
"Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara 5 besar adalah Singapura 9,2 miliar dolar AS, Jepang 4,9 miliar dolar AS, China 2,4 miliar dolar AS, Hong Kong 2,0 miliar dolar AS dan Malaysia 1,8 miliar dolar AS," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa sistem perizinan investasi terintegrasi secara online (Online Single Submission/OSS) masih jauh dari kata sempurna.
Pasalnya, sistem OSS yang kini dipegang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih sulit terintegrasi dengan sistem perizinan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
"Ini memang masih perlu perbaikan-perbaikan terutama mengintegrasikan antara pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota," kata Presiden saat meninjau pelayanan OSS di kantor BKPM beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kecepatan integrasi perizinan antara pusat dan daerah seharusnya bisa berjalan beriringan. Tujuannya, agar realisasi investasi segera terjadi dan terasa dampaknya ke perekonomian Indonesia.
Namun yang terjadi saat ini justru kemudahan mendapatkan izin investasi yang memakan waktu dua jam di OSS belum mampu diteruskan dengan cepat dengan perizinan-perizinan lanjutan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dikeluarkan oleh BKPM di daerah dan pemerintah daerah (Pemda).
TERPOPULER
