Suara.com - Program tol laut yang digagas Presiden Joko Widodo sempat menjadi bahan olok-olok karena dinilai tak akan efektif menekan disparitas harga bahan pokok di wilayah Indonesia bagian timur.
Meski mendapat anggapan miring, namun pada perjalanannya program tol laut masih terus diupayakan oleh pemerintah.
"Ini program tol laut semula semua orang sangat skeptis, banyak yang menjadikan olok-olok, tapi Pak Jokowi dengan tegas melanjutkan," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Menurut Mendag, untuk menekan disparitas harga yang perlu dibangun adalah infrastrukturnya terlebih dahulu, salah satunya dengan tol laut.
"Ini harga yang harus kita bayar. Kita kapan mau bangun Indonesia Timur selama infrastruktur tidak terbangun," ucapnya.
Mendag menuturkan, apabila disparitas masih ada di antara Indonesia Barat dan Timur, artinya keadilan belum terwujud.
"Maluku di Papua belum sama, disparitas masih ada, ini menunjukan tidak ada keadilan," terangnya.
Menurut Mendag, masih ada egosektoral dalam implementasi tol laut, sehingga diperlukan koordinasi, terutama terkait bongkar muat dan informasi akurat mengenai kebutuhan serta potensi di suatu daerah.
"Bukan masalah terjadi di Pelindo tapi di bongkar muat, kami segera menyesuaikan pekerjaan rumah dengan kementerian terkait kapan di sana panen kapan daerah di sini membutuhkan," ungkapnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur rata-rata sudah turun 15-20 persen.
Dia menyebutkan tahun ini juga akan ditambah 100 kapal untuk tol laut yang terdiri dari 50 kapal untuk BUMN dan 50 kapal untuk swasta.
"Ditambah subsidi angkutan kita all out bukan hanya subsidi, angkutan kapalnya pun kita siapkan. Di pulau-pulau, seperti Morotai sudah minta kapal bergerak dari Barat ke Timur," katanya.
Menurut Menhub, tol laut juga berpotensi untuk merebut pasar kargo udara karena saat ini harganya bersaing.
"Jakarta ke Bitung kalau hari itu laku, kalau dua minggu sulit bersaing. Sekarang muatan tol laut 80 persen, kalau muatannya baliknya 80 persen juga Pak Enggar, kita enggak perlu subsidi," katanya. (Antara)
TERPOPULER
