Menteri Purbaya hingga Bahlil Rapat Keluhan Kadin China, Bahas Apa Saja?

Suara.com - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani menggelar rapat koordinasi bersama puluhan investor asal China.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026) ini menjadi forum bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha Negeri Tirai Bambu tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pertemuan ini merupakan langkah pemerintah dalam menyikapi aspirasi investor. Ia menyebut pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi atas kendala yang ada.

"Kami menangkap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan yang disampaikan, dan kami sudah mendengarkan. Jika bisa dipecahkan, ya kami pecahkan," ujar Purbaya usai rapat.

Purbaya merujuk pada poin-poin yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Kamar Dagang (Kadin) China melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika investasi di Indonesia.

Penjelasan Pemerintah Terkait Fokus Rapat

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keberlangsungan perusahaan penanam modal asing sekaligus menjaga pendapatan negara.

"Kami mengundang investor China yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka. Kami ingin perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," jelas Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah bentuk respons khusus atas surat protes Kadin China kepada Presiden, melainkan bagian dari agenda rutin evaluasi yang biasa ia lakukan sejak menjabat sebagai Menteri Investasi.

Dalam diskusi tersebut, Bahlil menyoroti bahwa investor China sangat menekankan pada pentingnya kepastian akses bahan baku untuk mendukung proses hilirisasi.

"Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku, bauksit, kemudian nikel. Dan saya katakan semuanya oke. Karena itu industri hilirisasi, bagaimana mungkin kita membentuk Satgas Hilirisasi baru tanpa memastikan bahan baku bagi industri tersebut?" tambahnya.

Tindak Lanjut atas Keluhan Kadin China

Sebelumnya, Kadin China di Indonesia melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi enam poin keluhan mengenai iklim investasi. Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyoroti sejumlah perubahan regulasi yang dinilai memberatkan, antara lain:

1. Peraturan pemerintah terkait royalti hasil tambang.
2. Aturan kuota produksi nikel.
3. Pencabutan insentif kendaraan listrik.

Selain aspek operasional, surat tersebut juga mencantumkan kekhawatiran mengenai regulasi yang dinilai semakin ketat, intensitas penegakan hukum, hingga adanya dugaan tindakan pemerasan dan praktik korupsi oleh oknum pihak berwenang di lapangan.

Pihak Kadin China mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan asal China selama ini telah berkontribusi besar dalam mendukung program pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.