Mahalnya Tiket Pesawat masih Diperbincangkan di Media Sosial

Fabiola Febrinastri
Mahalnya Tiket Pesawat masih Diperbincangkan di Media Sosial
Ilustrasi pesawat terbang (Shutterstock).

Jika perang harga terus berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi masalah lain.

Suara.com - Harga tiket pesawat yang tinggi, khususnya untuk penerbangan domestik, masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Meski ada yang pro dan kontra, namun di Twitter, ada warganet yang menyatakan cukup mengerti mengapa harga tiket pesawat mahal.

Rudi Valinka dengan akun @kurawa, misalnya, pada Rabu (12/6/2019) pukul 18.52 WIB, menyebut “Mulai sekarang, kita kembali ke realitas kalau bisnis penerbangan memang mahal. Harga murah yang lalu anggap 'bonus' sebagai kesempatan bagi jutaan orang Indonesia mencoba naik pesawat terbang.”

Ia juga melanjutkan, “Total kerugian Garuda di awal tahun 2018 mencapai Rp 40 triliun dan ini pasti akan ditanggung oleh uang pajak kita di APBN... Secara tidak langsung, kita ikut mensubsidi orang-orang mampu untuk beli tiket pesawat.”

Namun demikian, Rudi juga memberikan dukungan kepada Menteri Perhunungan, Budi Karya agar terus melakukan pembenahan.

“Jangan mundur untuk benahi bisnis transportasi di Indonesia pak @BudiKaryaS,” ujarnya.

Sebelumnya, Menhub mengatakan, tarif pesawat yang berlaku sebelumnya merupakan hasil dari perang tarif antar maskapai, sehingga ketika itu, tiket pesawat terlihat sangat murah. Begitu tarif kembali ke kondisi normal, maka seolah-olah terjadi kenaikan.

Menurutnya, hal ini berbahaya karena di beberapa negara, banyak industri penerbangan yang bangkrut lantaran terus melakukan perang harga, demi tarif murah untuk menarik pelanggan.

Jika perang harga terus berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi masalah lain.  Adapun ketentuan soal tarif ini sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam pasal 7 disebutkan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengevaluasi besaran tarif sekali dalam satu tahun. Tapi tarif batas atas yang saat ini berlaku, kata Budi, ternyata terakhir kali dievaluasi 4 tahun yang lalu, sebelum aturan itu terbit dan tidak berubah.

Selama ini pula, kata Budi, ia sama sekali tidak pernah menyetujui kenaikan tarif batas atas, meski ada permintaan dari maskapai. Ia tak bicara soal penurunan tarif batas atas, namun hanya upaya menahan tarif batas atas tersebut agar tidak melambung tinggi.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS