PD: Kebijakan Harga Tiket Pesawat Jangan Korbankan Kualitas Layanan

Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen menanggapi kebijakan pemerintah untuk memberikan penerbangan murah kepada masyarakat. Menurutnya untuk memberikan penerbangan murah tidak boleh mengorbankan kualitas layanan penerbangan.

Dalam Twitternya, Ferdinand meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mencari solusi untuk menangani kisruh tiket pesawat yang dinilai cukup mahal.

"Wahai pemerintah, @jokowi, @BudiKaryaS, @kemenhub15, mohon segera selesaikan kisruh harga tiket pesawat ini tanpa harus mengorbankan kualitas layanan," cuit Ferdinand, Sabtu, (22/6/2019).

Ferdinand menghimbau kepada pemerintah lantaran untuk memberikan tiket murah bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan karena menyangkut keselamatan penumpang. Karena diketahui salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan penerbangan murah yakni dengan cara menekan biaya operasi penerbangan.

"Ingat, penerbangan ini menyangkut manusia, nyawa manusia, jangan sepele dan main-main," cuitnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada tiga kebijakan untuk memberikan penerbangan murah kepada masyarakat.

Menko Darmin menjelaskan untuk memastikan kepentingan masyarakat dipenuhi dengan baik oleh industri jasa angkutan udara dengan cara menurunkan tarif Low Cost Carrier (LCC) untuk penerbangan domestik.

"Merespon harapan masyarakat untuk tetap menjaga keberlangsungan industri penerbangan itu telah diambil kesimpulan dan merumuskan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan dari LCC," ujar Menko Darmin, Kamis (20/6/2019).

Untuk langkah kedua yang diambil pemerintah yaitu menjaga keberlangsungan industri angkutan udara.

Pihaknya akan memastikan maskapai udara, pengelola bandara, dan penyedia bahan bakar penerbangan sama-sama berkomitmen untuk menurunkan biaya yang terkait dengan operasi penerbangan.

Langkah ketiga, memberikan penerbangan murah kepada masyarakat dengan cara memberikan insentif kepada maskapai penerbangan terkait jasa penerbangan seperti suku cadang pesawat.