Jokowi dan Pimpinan Hyundai Motors Group Bahas Rencana Investasi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk media.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan itu membahas rencana investasi Hyundai Motor di Indonesia.

"Yang dibahas rencana investasi dari Hyundai Motors di Indonesia," ujar Airlangga seusai mendampi Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain itu, Ketum Partai Golkar ini menyebut pertemuan tersebut juga membahas terkait teknologi yang akan dikembangkan terhadap produksi pabrikan asal Korea Selatan, termasuk mobil listrik dan kendaraan otonom.

"Nah tentu juga sekaligus membicarakan masa depan teknologi daripada otomotif itu sendiri di dalamnya termasuk electric vehicle, fuel cell vehicle, autonomous vehicle, bahkan industri ini sedang mempertimbangkan untuk flying vehicle. Jadi pembahasan seputar teknologi," kata dia.

Ketika ditanya apakah investasi tersebut akan dimulai pada tahun 2021, Airlangga menyebut pihak Hyundai Motors akan melakukan survei terlebih dahulu, dari mulai kawasan hingga permintaan fiskal insentif.

"Jadi investasi sedang dalam studi, mereka sedang melakukan survei daripada kawasan dan permintaan terkait dengan fiskal insentif," ucap Airlangga.

Presiden Jokowi, kata Airlangga, merespon positif industri otomotif. Sebab kata dia, industri otomotif merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia ke depan.

"Ya tentu pak presiden positif untuk tanggapi industri otomotif karna ini salah satu yang menjadi andalan untuk ekspor Indonesia kedepan," tandasnya.

Untuk diketahui, pimpinan Hyundai Motors Group yang hadir yakni Pimpinan Hyundai Motors Group Euisun Chung, Presiden Hyundai Motors Group Young Woon Kong, Wakil Presiden Eksekutif Hong Jae Park, Wakil Presiden Senior Youngtrack Lee, dan penerjemah khusus Jihyun Kim.

Sementara Jokowi didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Thomas Lembong.