PA 212 Keberatan Jika Ahok Duduk di Kabinet Pemerintahan Jokowi

Suara.com - Kepala Divisi Humas Persaudaraan Alumni (PA) 212 Damai Hari Lubis ikut berkomentar terkait pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menganggap karier politiknya telah usai.

Meskipun tidak ada aturan yang melarang mantan narapidana untuk terjun ke dunia politik, namun PA 212 tetap keberatan jika Ahok melenggang di kancah perpolitikan tanah air lagi.

Damai Hari Lubis menganggap Ahok merupakan sosok yang menyakiti umat Islam karena pidatonya saat itu menyinggung soal surat Al Maidah Ayat 51. Menurutnya, Ahok telah mengkritisi kitab suci Al Quran dan telah dibuktikan di pengadilan yang terbukti bersalah.

"Memang dirinya sudah menyakiti umat islam dunia, bukan hanya umat Islam Indonesia terlebih pastinya bukan hanya umat Islam yang bergabung maupun sekedar simpatisan 212," kata Damai kepada Suara.com, Kamis (25/7/2019).

"Terbukti majelis hakim sudah menghukumnya dan bukti vonis serta eksekusi hukuman sudah dijalankannya," sambungnya.

Meski demikian, ia menilai Ahok memiliki hak untuk kembali bekerja di dunia politik. Hal itu tercantum dalam aturan Pasal 240 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

"Akan tetapi hukum positif di negara ini tidak melarang Ahok dan semua mantan napi untuk berkarya, terlebih dibidang legislatif. Itu haknya mencalonkan dan hak konstituen untuk memilihnya," ujarnya.

Namun disisi lain PA 212 tetap keberatan apabila Ahok kemudian duduk di barisan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu dikarenakan masa lalu Ahok yang dinilainya menghina kitab ayat suci Al Quran sehingga ia menilai Ahok tidak layak untuk duduk di jabatan politis eksekutif.

"Walau faktanya kami menolak Ahok untuk mewakili suara rakyat yang mayoritas muslim dinegeri ini," ujarnya.

"Namun disisi lain PA 212 tetap keberatan apabila Ahok kemudian duduk di barisan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi," tandasnya.