REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bahu-membahu mengantisipasi dampak kekeringan lahan pertanian. Berbagai upaya dilakukan agar tanaman padi tidak mengalami puso
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy mengakui, beberapa daerah pertanian mengalami kekeringan, sehingga ia pun mendorong petani memanfaatkan segala sumber air.
"Bagi sawah yang sudah ditanami padi, bisa memanfaatkan sumber air yang ada. Jika sumber air sungai tidak tersedia, maka petani dianjurkan memanfaatan sumber air tanah," kata Sarwo Edhy, dalam sebuah kunjungan kerja, Kamis (25/7/2019).
Dia menyebutkan, bagi petani yang belum bisa menanam, disarankan untuk tidak menanam padi dan mengganti dengan tanaman lain (palawija) yang tahan dengan air. Menurut dia, jika sumber air tersedia (sungai), maka petani bisa memanfaatkannya dengan menggunakan alat mesin pertanian (alsintan).
"Hal ini penting dilakukan, agar tanaman padi tidak puso. Petani bisa memanfaatkan bantuan pompa air untuk menyalurkan sumber air," ujar Sarwo.
Sejak jauh hari, Kementan sudah melakukan berbagai antisipasi kekeringan dengan membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan, agar produksi pangan nasional tidak terganggu.
Pada 2019, misalnya, Kementan telah mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 67.037 hektare,sementara irigasi perpompaan yang dilakukan sebanyak 467 unit. Hal ini termasuk juga irigasi perpipaan 138 unit, pembangunan embung/dam parit/long storage sebanyak 400 unit dan cetak sawah seluas 6.000 hektare.
Selain itu, Kementan juga akan mengantisipasi musim kemarau tahun ini melalui beberapa upaya. Di antaranya menyebarluaskan informasi Prakiraan Iklim Musim Kemarau 2019 dan peningkatan kewaspadaan terhadap kekeringan kepada seluruh gubernur dan dinas provinsi terkait.
Dirjen Sumber Daya Air KemenPUPR, Hari Suprayogi mengatakan, untuk mengatasi kekeringan, pihaknya mengoperasikan 231 waduk. Total meliputi 16 waduk utama dengan kapasitas tampungan di atas 50 juta meter kubik dan 215 waduk berkapasitas tampungan kurang dari 50 juta peter kubik.
"Dari 16 waduk utama, delapan waduk memiliki tinggi muka air normal, yakni Cirata, Saguling, Betutegi, Wadaslintang, Bili-Bili, Kalola, Way Rarem, dan Ponre-ponre. Sementara delapan waduk lainnya memiliki tinggi muka air di bawah normal, yakni Jatiluhur, Kedungombo, Wonogiri, Sutami, Wonorejo, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan," sebut Hari.
Hasil pantauan pada 30 Juni 2019 mencatat, volume ketersediaan air dari 16 waduk utama tersebut sebesar 3.858,25 juta meter kubik dari tampungan efektif sebesar 5.931,62 juta meter kubik.
"Luas area yang bisa dilayani dari 16 bendungan tersebut adalah 403.413 hektare, dari total 573.367 hektare," jelas Hari.
Ia menambahkan, waduk dengan kondisi di bawah rencana akan mengalami penyesuaian pola tanam. Hal tersebut ditentukan oleh perkumpulan petani pengguna air atau P3A.
Selain waduk, Hari memastikan ketersediaan air dari 1.922 embung yang terdiri dari 1.214 embung berfungsi normal (63,2 persen) dan 708 embung mengalami penurunan fungsi (36,8 persen).
"Rata-rata seluruh embung mampu menyediakan air hingga dua sampai tiga bulan dengan total ketersediaan air 208 juta meter kubik," tutur Hari.
KemenPUPR juga menyiapkan pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik untuk menjaga ketersediaan air bersih konsumsi masyarakat. Hari mengatakan, pompa yang disiapkan mencapai 1.000 unit, yang tersebar di 34 provinsi.
"Tentunya apabila di situ memang ada air. Air bisa air tanah atau bisa dari sungai yang memang masih ada," tuturnya.
Sementara untuk daerah yang memiliki curah hujan relatif sedikit sehingga cadangan air tanahnya terbatas, misalnya Gunung Kidul, KemenPUPR membuat sumur bor dengan melakukan pengkajian potensi sumber air di sekitar. Hari mengatakan, optimalisasi pemanfaatan sumur bor yang telah tersedia sebanyak 7.471 buah, yang tersebar di 34 provinsi.
TERPOPULER
