Infografis
Suara.com - Untuk dapat dapat mengidentifikasi kendala dan strategi pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP 2019, Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Semester I TA. 2019, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Lingkup Ditjen PSP, Tim Pelaporan dan SPI lingkup Ditjen PSP, di Alana Hotel and Convention Center, Solo, Jawa Tengah, pada 17 – 19 Juli 2019.
"Ditjen PSP selaku pemerintah pusat dan dinas lingkup pertanian, selaku pelaksana teknis di daerah, diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan strategi pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP 2019, agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien," kata Sarwo, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Narasumber kegiatan ini antara lain dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSP, Inspektur Jenderal Kementan, Kepala Badan Narkotika Nasional BNNP Jawa Tengah, Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, dan Kasubdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian Direktorat Pembiayaan Pertanian.
Peserta yang hadir adalah para kepala dinas pertanian dan kepala bidang PSP, atau yang mewakili dari 33 provinsi (92 satker daerah).
Tahun ini, Ditjen PSP akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP per semester. Evaluasi Semester I dilakukan pada Juli 2019, evaluasi Semester II akan dilakukan pada November atau Desember 2019.
"Evaluasi ini merupakan bentuk pengawalan dan antisipasi dini atau early warning, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kami dalam perencanaan penganggaran di TA 2019," tambah Sarwo.
Menurutnya, proses pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP mengalami banyak tantangan dan kendala, baik dari sisi penganggaran, seperti realokasi anggaran, kendala administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan, maupun aspek lainnya, seperti pergantian atau rotasi pejabat di daerah.
"Hal-hal tersebut berdampak pada penundaan atau terhambatnya pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan," ucapnya.
Sarwo mengimbau seluruh satker Ditjen PSP agar lebih intensif, fokus, dan bekerja lebih giat untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan Ditjen PSP, yang sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang baik.
Baca Juga: Tingkatkan Hasil Tani, Kementan Minta Kabupaten Landak Lakukan Pemetaan
"Semua harus meningkatkan kinerja dan sinergi, agar semua program bisa terlaksana dengan baik," katanya.
Dia mengungkapkan, Inspektorat Jenderal Kementan, melalui Inspektorat II melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan pada unit organisasi di lingkungan Ditjen PSP.
"Salah satunya, evaluasi SAKIP Ditjen PSP Tahun 2018, yang memperoleh predikat BB, dengan total poin 73,10 atau meningkat 0,2 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan #SERASI juga telah dievaluasi oleh inspektorat, dimana menghasilkan sejumlah poin," terangnya.
Adapun poin yang menjadi perhatian antara lain, kegiatan di provinsi dan kabupaten yang dinilai belum cermat dan pembuatan SID yang dilakukan di tahun berjalan, membuat pekerjaan terhambat.
Capaian Ditjen PSP per 16 Juli 2019, realisasi anggaran masih 20 persen dari total anggaran Rp 4,927 triliun, yang mana besar pencairan anggaran baru mencapai Rp 0,985 triliun. Berdasarkan jenis kewenangan, kinerja Dana Tugas Pembantuan mencapai 29,23 persen (Rp 819,464 miliar dari Rp 2,803 triliun).
Dana Tugas Dekonsentrasi baru mencapai 1,47 persen (Rp 20,789 miliar dari 72,627 miliar) dan Dana Pusat mencapai 7,09 persen (Rp 145,475 miliar dari Rp 2,051 triliun).
