PLN Tak Pakai Aturan Baru, Tetap Bayar Ganti Rugi Mati Listrik 35 Persen

Suara.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bakal tetap menggunakan perhitungan kompensasi berdasarkan peraturan yang ada. Meskipun, aturan terkait perhitungan kompensasi sedang direvisi.

Untuk diketahui, aturan mengenai kompensasi tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terikat dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN.

Adapun, pemberian kompensasi itu paling tinggi sebesar 35 persen dari tarif minimum.

"Kami hormati dengan adanya perubahan Peraturan Menteri nanti kita lihat. Kami masih hitung dengan Permen lama 27 tahun 2017," kata Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Terkait ganti rugi, menurut Djoko, selana ini perseroan selalu membayarkan kerugian semua hal konsumen. Pasalnya, sambungnya, ganti rugi telah masuk ke dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut.

"Jadi gini, aturan ini berlaku lama sejak ldan ini berlaku ada berapa yang kami kejadian, kami minta bayarkan, Hak konsumen kami bayarkan, kami buka seluasnya sesuai dengan UU. Dan PLN harus state Tarif Minimhm setiap beberapa bulan, kami harus beri hak konsumen," imbuh dia.

Sebelumnya, Pemerintah bakal merivisi aturan terkait kompensasi yang didapatkan akibat adanya krisis energi seperti padamnya listrik. Hal ini setelah sejumlah pihak menilai kompensasi yang didapatkan pelangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terlalu kecil.

"Langkah-langkah Kementerian ESDM lewat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yaitu salah satunya memperbaiki kompensasi kepada pelanggan PLN yang listrik mengalami pemadaman, tujuan supaya PLN ke depan lebih baik lagi layani masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto.

Djoko yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM ini menambahkan bahwa revisi aturan tersebut telah selesai dirumuskan. Sehingga, lanjutnya, tinggal menunggu Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.

"Draf perbaikan kompensasi, Permen ESDM sudah selesai, dan minggu depan bisa diundangkan ke kemenkumham," pungkas dia.