Suara.com - Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, pemerintah belum secara resmi menentukan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru.
"Sampai dengan hari ini, statement Jokowi kemarin belum ada penetapan lokasi teritorial otonom," ujar Akmal dalam diskusi Polemik bertajuk 'Gundah Ibu Kota Pindah' di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Tak hanya itu, Akmal menuturkan sebelum diputuskan menjadi Ibu Kota, pemerintah akan melakukan tahapan-tahapan seperti penetapan lokasi, persiapan lahan hingga prosedur pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Banyak tahapan apa yang dilakukan, kami katakan masih pada posisi melakukan kajian-kajian," ucapnya.
Oleh karena itu, Akmal menegaskan pemerintah belum memutuskan lokasi pemindahan Ibu Kota. Nantinya Presiden Jokowi yang akan mengumumkan lokasi Ibu Kota Baru.
"Walaupun kemarin ada pak Menteri ATR/BPN (Sofyan Djalil) menyampaikan bisa jadi salah satu alternatif, tetapi posisi fix masih menunggu keputusan bapak Presiden," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi memprediksi, jika Kalimantan Timur jadi Ibu Kota baru, maka tiga kawasan ini akan jadi pilihan presiden.
Tiga kawasan itu yakni, Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sepaku dan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara karena keduanya dekat Balikpapan.
"Lokasi calon ibu kota sudah ditetapkan di Kaltim meski belum diputuskan titik persisnya, namun berdasarkan analisaku, di tiga kawasan itu," kata Aji.
Baca Juga: INDEF: Pemindahan Ibu Kota Baru Tak Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ia meyakini tim pusat akan memilih salah satu dari tiga lokasi ini, bahkan bisa ketiganya untuk pengembangan ke depan karena masing-masing titik merupakan kawasan strategis dan memiliki keunggulan antara lain lahan luas, aman, dan jauh dari pemukiman.
Seandainya ibu kota kemudian diputuskan di Samboja, katanya, maka kawasan Sepaku-Penajam tetap diuntungkan karena akan menjadi daerah penyangga, bahkan untuk pemukiman pegawai yang diperkirakan sebanyak 1,5 juta jiwa juga lebih tepat diarahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jika memang untuk perumahan pegawai mengarah ke Penajam, maka Penajam Paser Utara akan diuntungkan di banyak hal karena adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang dimulai dari menyelesaikan pembangunan Jembatan Pulau Balang untuk menghubungkan Balikpapan-Penajam.
"Total anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar awal persiapan ibu kota baru ini kan Rp 466 triliun secara tahun jamak yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021. Anggaran awal yang akan dikeluarkan kemungkinan Rp 50 triliun. Inilah salah satunya bisa untuk Jembatan Pulau Balang," ucap Aji.
