Isu Penggabungan Kementerian, Pengusaha Ketar-ketir

Suara.com - Pembentukan kabinet Jokowi periode 2019-2024 menjadi perbincangan menarik menjelang pelantikan presiden akhir pekan ini, ada satu isu yang mengemuka yakni soal penggabungan kementerian agar lebih ramping.

Ternyata isu ini membuat kalangan pengusaha ketar-ketir alias khawatir.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana ternyata cukup khawatir akan isu tersebut, menurut dia penggabungan sebuah kementerian akan merubah peta aturan/regulasi yang bakal dialami para kalangan pengusaha.

"Kita dunia usaha justru malah khawatir saat ini dengan nomenklatur kementerian yang baru penuh teka teki kok ada ini ada itu ada isu ada kementerian ini akan digabung kementerian ini akan digabung, ini mengkhawatirkan karena sampai sekarang kita tidak mendapatkan informasi yang jelas seperti apa kementeriannya," kata Danang saat ditemui di acara Indonesia Trade Investment Summit yang diselenggarakan Apindo di Jakarta (15/10/2019).

Dia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak fokus pada penggabungan sebuah kementerian saja, tetapi justru membangun perubahan yang sifatnya enterpreneur.

"Kita khawatir Pak Presiden akan melakukan perubahan yang terlalu teknokratis dari pada perubahan yang diharapkan dunia usaha perubahan bersifat enterprenership," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka peluang untuk melebur sejumlah nomenklatur kementerian dan lembaga pada kabinet jilid dua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.

Sedikitnya ada 34 kementerian yang disiapkan pada periode kedua Presiden Jokowi, dengan sejumlah perombakan, kementerian baru dan penggabungan kementerian.

Kementerian baru yang disiapkan Jokowi-Maruf antara lain Kementerian Ekspor dan Kementerian Investasi. Dua pos ini dinilai sangat penting bagi Jokowi untuk menggenjot investasi dan ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan yang saat ini menjadi persoalan serius.

“Investasi akan kita genjot, bukan kepemilikan ya. Tapi ini investasi,” kata Jokowi saat dialog dengan para pimpinan media massa di Istana Medeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Untuk Kementerian Investasi nomenklatur bisa berdiri sendiri atau digabung dengan kementerian lain. Hal ini karena berkaitan dengan sektor lain, seperti mudahnya perizinan.

"Saya mempunyai pengalaman di luar negeri, ada satu negara mengurus izin hanya butuh waktu 30 menit. Inikan sangat mudah," kata dia.

Demikian juga untuk Kementerian Ekspor, menurut Jokowi tidak harus berdiri sendiri.

“Kementerian Ekspor awalnya berdiri sendiri, namun kemudian kita ubah bergabung di Kementerian Luar Negeri. Kalau di kementerian luar negeri, kita sudah mempunyai perwakilan di seluruh dunia. Sangat tepat kalau masuk di sana,” kata Jokowi.

Selain menggabungkan Kementerian Luar Negeri dan Ekspor, Jokowi juga berencana menggabungkan Kementerian Komunikasi Informatika dan Ekonomi Digital.