REGIONAL:
Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai berhasil mencapai sejumlah target pembangunan selama kurun waktu 5 tahun pertama dari 2014 hingga 2019.
Kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, menjadi salah satu faktor yang membaik di era Jokowi jilid I. Hal ini ditunjukkan oleh indikator rasio dari masing–masing elemen.
Jokowi dinilai berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,3% menjadi 9,4%. Rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7% menjadi 5,0%.
Untuk pertama kalinya selama sejarah Indonesia merdeka, Pemerintahan Jokowi - JK berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Rabu (16/10) siang.
"Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak trend penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2019).
Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih stabil dan solid di kisaran 5% selama lima tahun terakhir dimana beberapa negara besar seperti China dan India mengalami penurun yang lebih dalam dari kisaran 8% menjadi 6%.
“Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik,” ujar Hendri.
Sedangkan, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh Pemerintah pada saat ekonomi global melambat.
“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat berjalan efektif. Efektifitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22% di tahun 2015 menjadi 72,79% di tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63% menjadi 74,34% sepanjang 2015-2019,” terang Dendi.
Sementara itu saat ditanya mengenai fokus pembangunan di periode kedua Pemerintahan Jokowi, Kepala Bappenas menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas.
“Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024,” tutup Bambang.
TERPOPULER