Suara.com - Kalender tahun 2019 kurang dari 2 bulan lagi, Kementerian Keuangan memprediksi defisit anggaran akan melebar ke kisaran 2 hingga 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019.
Itu artinya defisit APBN 2019 diperhitungkan sekitar Rp 322 triliun sampai Rp 354 triliun. Sehingga shortfall penerimaan perpajakan akan lebih besar dari proyeksi pemerintah sebelumnya yang sekitar Rp 140 triliun.
Rintangan shortfall penerimaan perpajakan ini jadi cobaan pertama Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang baru saja di lantik Suryo Utomo.
Suryo Utomo dilantik pagi ini Jumat (1/11/2019) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk jadi Direktur Jenderal Pajak menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki usia pensiun.
"Saya berharap Dirjen Pajak mampu tetap menjaga momentum penerimaan negara namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi, suatu kombinasi tujuan yang berat dan tidak mudah," kata Sri Mulyani.
Apalagi kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, kondisi ekonomi global yang belum ramah berimbas kepada turunnya penerimaan negara dan ini jadi tantangan yang berat bagi Dirjen Pajak.
"Ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan ketidakpastian global yang berasal dari kebijakan-kebijakan ekonomi negara besar akan memberikan imbas pada perekonomian kita," katanya.
Meski begitu, Sri Mulyani meminta seluruh jajarannya optimistis menatap tantangan di depan mata, sehingga target-target yang ingin dicapai pemerintah dapat terwujud dengan segala kebijakan yang ramah bagi seluruh kalangan.
"Oleh karena itu kepada Pak Suryo dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang hari ini di lantik kita harus mampu menjaga perekonomian Indonesia dari pengaruh perlambatan global dengan menginjeksikan optimisme dan confidence," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Sosok Suryo Utomo, Bos Pajak Baru
