KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menkeu Purbaya menyebut kalau ini menjadi bentuk shock therapy kepada pegawai Pajak maupun Bea Cukai. Ia juga memastikan bakal mendampingi anak buahnya secara hukum, namun tidak ada intervensi.

"Ini mungkin juga merupakan shock therapy bagi pegawai kami. Begini, saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum," kata Purbaya saat Rapat Kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI yang digelar virtual, Rabu (4/2/2026).

Purbaya menjelaskan kalau maksud intervensi hukum yakni mendatangi Presiden RI Prabowo Subianto agar KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) memberhentikan kasus tersebut. Ia juga menyinggung tidak akan mengulangi hal yang sama seperti yang terjadi di masa lalu.

"Dalam pengertian, saya misalnya datang ke presiden, minta KPK untuk menghentikan kasus, atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu," lanjutnya.

Purbaya memastikan bahwa proses hukum akan berjalan seadil-adilnya. Jika salah, maka pegawai tersebut silakan diproses, begitu pula sebaliknya.

"Jadi saya akan bantu tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah. Tapi kalau enggak ya jangan di-abuse kira-kira. Tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum," jelasnya.

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta menjaring pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

“Ya, Benar (DJBC),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Meski begitu, Fitroh belum mengungkapkan perkara apa yang berkaitan dengan OTT kali ini, termasuk konstruksi perkaranya.

Hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan OTT di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). OTT tersebut tidak menjaring kepala daerah, tetapi melibatkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.