Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jumlah desa fiktif untuk patgulipat dana desa sedang diaudit oleh pemerintah.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menyatakan desa-desa fiktif itu sudah tak lagi ada.
"Ya ini kan audit saja, nanti lihat saja. Kami lihat berdasarkan laporan, diverifikasi berapa jumlahnya. Kalau desanya tak ada, dananya bisa kami setop. Kami akan pantau terus bersama Kemendagri dan Kemendes,” kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, dugaan awal adanya desa fiktif dikarenakan ada desa yang menerima gelontoran dana desa tetapi tidak ada penduduknya.
"Kalau desa di Jawa harus minimal 5 ribu penduduk. Kalau di luar Jawa ada yang 2 ribu ada yang 3 ribu penduduk. Tapi engga ada yang lebih sedikit dari 1000, rasa-rasanya. Jadi kalau ada desa yang jumlah penduduknya hanya 100 kan berarti bukan desa, kecuali kalo desa warisan (cagar budaya)," paparnya.
Namun, kata dia, patut diverifikasi pula apakah suatu desa tersebut berpenduduk lebih sedikit karena terdampak bencana alam maupun soal batas desa.
"Kemudian kalau ada perubahan karena adanya bencana alam kan harusnya diregistrasi lagi mengenai batas desa dan lain-lain. Jadi dalam memverifikasi desa itu fiktif atau tidak, lihat indikatornya, tadi,” kata dia.
