Ekonomi Sulit, Pemerintah Diminta Jangan Boros Buang Anggaran

Suara.com - Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Akhmad Akbar meminta pemerintah jangan melakukan pemborosan anggaran terhadap belanja-belanja yang tidak penting pada tahun depan. Sebab, saat ini ekonomi sedang sulit, imbasnya penerimaan negara dari sektor perpajakan juga ikut seret.

"Di tengah perlambatan roda ekonomi seharusnya pemerintah terlibat lebih aktif untuk stimulus belanja, tapi di sisi lain pemerintah juga punya keterbatasan ruang gerak karena penerimaan pemerintah terbatas," kata Akbar dalam acara Core Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Untuk mengakali kondisi tersebut Akbar menyarankan pemerintah untuk melakukan belanja yang sifatnya prioritas, seperti sektor yang mampu mendongkrak konsumsi daya beli masyarakat.

"Pemerintah seharusnya melakukan belanja yang lebih prioritas, penggunaan anggaran yang lebih penting, menghemat dan mengurangi belanja yang tidak penting, jangan lagi itu meeting di hotel, kurangi perjalanan dinas ke luar kota," katanya.

Apalagi kata dia pada tahun depan pemerintah mengurangi anggaran subsidi energi menjadi Rp 137,5 triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran subsidi energi dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 159,97 triliun.

"Padahal belanja subsidi prioritas salah satunya mendorong membantu masyarakat untuk daya beli yang lebih tinggi," katanya.

Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun 73,1 persen dari pagu APBN. Belanja ini meningkat 4,5 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.121,10 triliun atau 68,6 persen dari pagu APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun atau 81,9 persen dari pagu APBN.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun atau meningkat sebesar 32,7 persen bandingkan realisasi tahun sebelumnya.