- Menteri Keuangan Purbaya sidak tiga perusahaan baja terafiliasi di Tangerang karena terbukti tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai.
- Sebanyak 40 perusahaan teridentifikasi mengemplang PPN dengan menjual langsung ke klien, merugikan potensi pendapatan negara.
- Praktik penghindaran pajak ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 4-5 triliun tiap tahunnya.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan baja asal China yang berlokasi di Tangerang, Banten. Mereka adalah PT PSI, PT PSM, dan PT VPM, yang mana ketiganya satu afiliasi serta tak membayar pajak pertambahan nilai (PPN).
Menkeu Purbaya menuturkan kalau secara total ada 40 perusahaan di Indonesia yang mengemplang pajak dengan cara menjual langsung ke klien. Walhasil mereka bisa transaksi langsung tanpa harus membayar PPN.
"40 yang melakukan praktik seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash based. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang," kata Purbaya di Tangerang, Kamis (5/2/2026).
Tak hanya PPN, perusahaan itu juga merugikan negara karena pemasukan mereka ditekan ke bawah. Walhasil pendapatan negara dari pajak juga ikut rugi.
Purbaya memastikan bakal menindak perusahaan-perusahaan tersebut demi menciptakan persaingan yang sehat. Sebab banyak industri di Tanah Air yang patuh pajak, tapi harganya justru kalah murah dibanding industri pengemplang pajak.
"Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan perusahaannya sesuai dengan peraturan. Itu enggak fair seolah kita menghukum orang yang baik," paparnya.
Ultimatum Purbaya ke pengemplang pajak
Purbaya juga melayangkan peringatan ke para pengemplang pajak agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebab ia mendengar pengakuan bahwa mereka tak bayar pajak lantaran pejabat Indonesia bisa dibayar.
"Mereka klaim pejabat kemarin-kemarin katanya, pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. KAlau main-main ya kita hajar terus," timpal dia.
Lebih lanjut Purbaya memproyeksi kalau kelakuan 40 perusahaan pengemplang pajak ini bisa merugikan negara hingga Rp 4-5 triliun per tahun. Meskipun pabrik itu dinilai kumuh, tapi mereka bisa memproduksi banyak barang.
Baca Juga: Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
"Kita prediksi Rp 4-5 triliun berkurangnya income kita. Jadi ini walaupun kelihatannya perusahaannya, memang kalau manufaktur seperti ini ya, kayak kumuh, tapi mereka produksinya full. Nanti kalau demand-nya kencang lagi, ketika ekonomi makin tumbuh lebih cepat lagi, ini akan hidup lagi," jelasnya.
