Suara.com - Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mempermasalahkan pembangunan Simpang Susun Semanggi yang digadang-gadang sebagai keberhasilan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah hal itu.
Perdebatan antara Marwan Batubara dan Arya Sinulingga terjadi dalam acara ILC TV One bertema "Bisakah Ahok Membasmi Mafia Migas?" yang tayang Selasa (26/11/2019) malam.
Marwan merasa Ahok telah melanggar prinsip tata kelola keuangan ketika proses pembangunan Simpang Susun Semanggi. Sehingga membuat Ahok tidak layak masuk dalam jabatan penting di BUMN.
"Ahok melanggar prinsip-prinsip tata kelola keuangan, terutama bicara tentang anggaran yang off budget. Ini saya kira melanggar Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara kemudian Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara," kata Marwan.
Ia kemudian menyinggung pembangunan Simpang Susun Semanggi. Menurut Marwan itu melanggar aturan.
"Ada kasus denda terhadap tinggi bangunan kemudian ini bisa digunakan untuk infrastruktur, sanksi pelanggaran ini lalu dipakai misalnya untuk lintas Susun Semanggi. Ahok menepuk dada bahwa berhasil membangun Simpang Susun ini tanpa uang APBD. Tapi ini jelas melanggar," tutur Marwan.
"Tadi saya sebutkan, tidak boleh lagi ada pembangunan atau spending pemerintah pusat atau daerah dengan pengelolaan keuangan yang off budget," imbuhnya.
Pernyataan itu dibantah oleh Arya Sinulingga. Ia menganggap Marwan hanya berhalusinasi.
"Tadi semua yang dikatakan oleh Bang Marwan tadi adalah halusinasinya bang Marwan. Bagi kaum milenial Bang Marwan dalam kondisi halu, nah ini yang berbahaya kalau sudah dalam kondisi halusinasi," ujar Arya.
Ia kemudian membalas argumen Marwan soal pembangunan Simpang Susun Semanggi.
"Kontraktornya Simpang Susun, Bang Marwan tahu enggak kontraktornya? Itu BUMN bos. Artinya negara-negara juga yang mengerjakannya bukan pihak swasta," ujarnya.
Menurut Arya, tidak perlu ada rasa curiga karena yang mengerjakan proyek Simpang Susun Semanggi itu adalah BUMN.
"Jadi tadi kalau dikatakan bahwa coba dihitung biayanya, silahkan hitung, jangan-jangan enggak sesuai dengan nilai denda itu, enggak mungkin. Kalau dari swasta boleh curiga, mungkin ada kong kalikong, ini dengan BUMN juga kok, yang untung juga BUMN, punya negara juga," imbuhnya.
Tidak puas dengan jawaban Arya, Marwan kemudian membalas.
"Saya kira, silahkan saja Pak Arya mengatakan seperti itu karena beliau harus mengatakan seperti itu, sebagai staf Menteri BUMN dan itu juga di bawah kendali Pak Jokowi mungkin juga Ahok," balas Marwan.
TERPOPULER
