Suara.com - Meski laporan Ombudsman yang menyebutkan adanya maladministrasi dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap memastikan bahwa anggaran untuk PKH tetap cair pada Januari 2020.
"Nggak (ada penundaan) tetap bisa nanti kita akan coba akan on schedule," kata Sri Mulyani saat ditemui di Energy Building, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat PKH pada tahun depan mengalami peningkatan, sehingga pada tahun depan menjadi 10 juta keluarga dari sebelumnya 6 juta keluarga.
Anggaran untuk PKH yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mencapai Rp 34 triliun. Anggaran ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018 sebesar Rp 19 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kenaikan anggaran bantuan sosial ini guna menekan tingkat kemiskinan yang masih di atas 9 persen. Oleh karena itu, dia meminta penggunaan dana PKH harus tepat sasaran.
Sebelumnya Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi mengatakan, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi yang berkaitan dengan integrasi data yang menyebabkan program PKH tersebut kerap tidak tepat sasaran.
"Menteri Sosial perlu melakukan validasi data kembali agar penyaluran bantuan PKH dapat berjalan cepat dan tepat sasaran," kata Suadi.
