Untuk itu, ia berharap pemerintah memberikan solusi. Bagaimanapun bawang putih merupakan kebutuhan pokok untuk memasak. Untuk itu tingginya harga bawang putih diharapkannya bisa turun secepatnya.
"Sekarang karena harga mahal, keuntungan saya sebagai pedagang juga ikut turun. Saya berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi," katanya.
Mentan Jamin Stok Bawang Putih Aman
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin pasokan bawang putih aman meskipun keran impor ditutup sementara imbas virus corona. Pasokan untuk menutupi kekurangan disiapkan dari cadangan bawang putih panen lokal.
"Insya Allah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Karena impor yang kemarin pun masih punya cadangan menurut hitungan kita," kata Mentan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (3/1/2020) kemarin.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menuturkan, seharusnya tidak terjadi kelangkaan bawang putih seperti saat ini. Dirinya pun menduga ada oknum yang sedang memanfaatkan momentum pemberhentian sementara keran impor bawang putih dari China karena virus corona.
"Mestinya tidak perlu terjadi kelangkaan. Jangan sampai ini jadi akal-akalan pedagang untuk mau impornya lebih cepat. Padahal Pak Mendag sudah bilang ini ada persoalan di virus corona yang harus kita waspadai," katanya.
Syahrul pun menjamin ketersediaan bawang putih akan tetap aman dimana supply-nya berasal dari produk lokal.
Di Pasar Senen, Jakarta Pusat harga bawang putih sudah mulai merangkak naik dari Rp 40 ribu menjadi Rp 55 ribu per Kg.
"Sudah naik Pak kalau bawang putih, sudah sejak 2 minggu ini," kata pedagang kepada suara.com.
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak melarang penjualan bawang putih asal China di Indonesia. Impor bawang putih China masih diperbolehkan.
Pemerintah hanya melarang impor hewan hidup yang berasal dari China menyusul merebaknya virus corona di negara tersebut.
"Pemerintah melarang impor 'live animal' (hewan hidup) dari Tiongkok, kalau sekarang ada (impor yang dikirim akan dikembalikan, karena disampaikan metode transmisi penyakit melalui 'human to human' dan 'wild animal'," kata Airlangga di Istana Bogor, Selasa kemarin.
Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas mengenai "Kesiapan Menghadapi Dampak Virus Corona" yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Kebijakan tersebut menyusul sejumlah tindakan lain yang sudah dilakukan Indonesia terhadap China yaitu larangan izin bagi semua pendatang yang tiba dari China daratan atau mereka sudah berada di China daratan selama 14 hari untuk masuk dan transit di Indonesia serta penghentian sementara fasilitas bebas visa dan "visa on arrival" bagi warga negara China.
"Sedangkan untuk perdagangan barang karena tidak terkait dengan penularan maka perdagangan akan terus berlanjut dan termasuk holtikultura seperti bawang putih dan buah-buahan," tambah Airlangga.
Airlangga menyatakan bahwa pemerintah masih akan menyiapkan skenario berikutnya termasuk memperhitungkan dampak penyebaran virus corona tersebut terhadap perekonomian nasional.
Sedangkan Menteri Perdangangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa sejumlah hewan hidup yang dilarang untuk diimpor adalah hewan-hewan reptil.
"Keputusannya kita larang mengimpor hewan-hewan hidup. Semua hewan hidup semacam kura-kura, ular dan reptil, itu tidak boleh. Itu berkaitan dengan virus," kata Agus.
Agus menyatakan aturan itu akan segera diberlakukan. Peraturan mengimpor hewan-hewan dari China bersifat sementara untuk mengantisipasi masuknya Virus Corona.
Pada Minggu (2/2) lalu, pemerintah Indonesia juga sudah mengevakuasi 237 WNI yang tinggal provinsi Hubei dan satu WNA yang merupakan suami dari seorang WNI, serta 5 orang anggota Tim Aju KBRI Beijing.
Sebelum kembali ke rumah masing-masing, mereka ditempatkan lebih dulu di Pulau Natuna, kepulauan Riau untuk diobservasi selama 14 hari di RS TNI Terintegrasi Tingkat III Pangkalan TNI AU Raden Sadjad yang disiapkan oleh pemerintah.
Kota Wuhan di provinsi Hubei, China menjadi pusat penyebaran virus corona tipe baru. Virus yang menyebabkan penderitanya mengalami pneumonia itu pertama ditemukan di Wuhan pada Desember 2019. Pemerintah China lalu mengarantina provinsi Hubei.