Suara.com - Insentif Ekspor Hilang Gara-gara Indonesia Negara Maju, Begini Kata Sri Mulyani
Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Artinya, Indonesia menurut AS sudah berstatus negara maju sehingga tak bakal lagi mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan.
Setidaknya, status itu membuat Indonesia tak mendapat manfaat insentif Generalized System of Preferences (GSP) AS untuk produk ekspor.
Sebab, berdasarkan aturan internal AS terkait GSP, fasilitas tersebut hanya diberikan kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai LDC's dan negara berkembang.
Menteri Keuangan Sri Mulayani santai menghadapi hal tersebut. Sebab, dia mengatakan hanya sebagian kecil komoditas ekspor Indonesia yang menikmati fasilitas tersebut.
"Sebetulnya pengumumannya itu lebih kepada counter feeling duty. Selama ini, hanya 5 komoditas ekspor Indonesia yang menikmati hal itu, jadi tak terlalu besar,” kata Sri Mulyani, Senin (24/2/2020).
Sri Mulyani menegaskan, tak sedikit pun mengkhawatirkan status baru Indonesia. Apalagi, pendapatan Indonesia kekinian pada taraf menengah.
"Indonesia selama ini sudah berpendapatan menengah, jadi harus terus meningkatkan aspek kompetitif saja. Ini yang menjadi perhatian presiden.”
Kadin khawatir
Baca Juga: Raih Predikat A, Ganjar Harap Pemprov Jateng Naik Peringkat
Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengakui agak takut terhadap status baru Indonesia.
Pasalnya, sejumlah pengusaha Indonesia yang sering mengekspor ke AS masih asyik menikmati insentif dalam bentuk GSP dari negeri Pakde Sam.
"Tapi kami harapkan ada lobi-lobi pemerintah agar GSP ini bisa dipertahankan atau separuh dipertahankan atau berubah dari segi tarif," kata Rosan.
Dia mengakui, pengusaha sebenarnya sudah mengantisipasi perubahan status. Tapi ia mengakui tak menduga AS bakal memasukkan Indonesia sebagai negara maju.
Soal status Indonesia sebagai negara maju, Rosan menjawab ragu-ragu, “Iya perlu dilihat lebih lanjut.”
