Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengajukan anggaran Rp 60 triliun kepada pemerintah pusat untuk pembangunan di Jabar pada 2021.
Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 Kementerian PPN/Bappenas dan para gubernur, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
“Jawa Barat membutuhkan hampir Rp 60 triliun. Mudah-mudahan dipenuhi semuanya (oleh pemerintah pusat),” ujarnya.
Menurut Kang Emil, dana Rp 60 triliun, sebesar 80 persennya akan dipakai untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Dia menyebut, Jabar butuh dana untuk membuat banyak jalan tol, pengembangan bandara baru, bendungan dan infrastruktur pengendali banjir lain.
“Kita butuh dana untuk banyak jalan tol, seperti dari Bandung-Cilacap, pengembangan bandara baru, bendungan-bendungan, dan lain-lain. Yang terpenting untuk banjir jadi urgensi di 2021. Sebesar 80 persen kebutuhannya lebih ke infrastruktur,” katanya.
Ia yakin, penambahan infrastruktur akan menambah kesejahteraan warga dan menstimulus pemerataan ekonomi antarwilayah. Ridwan juga menyebut akan fokus pada pembangunan di Jabar selatan.
“Kita akan gunakan untuk pengembangan wilayah Jabar selatan, untuk penambahan jumlah dana desa, karena jumlah dana desa kami sedikit tapi penduduk banyak,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa hal mendasar yang menjadi inti persoalan di Jabar selatan, mulai dari akses infrastruktur jalan dan konektivitas antar wilayah. Kang Emil mengusulkan akses transportasi, yaitu pembangunan pelabuhan dan bandara, serta jalur-jalur kereta api di Jabar selatan bisa digenjot untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di sana.
“Kami mohon Jabar selatan jadi prioritas. Jangan sampai Bandung maju, Bodebek maju, tapi Jabar selatan kurang. Ada suatu daerah di Jabar, jika mau ngurus KTP, harus delapan jam perjalanan,” ungkapnya.
Selain infrastruktu, Gubernur juga berbicara pengembangan kawasan Segitiga Rebana dan perimbangan keuangan ke daerah.
Menurut Kang Emil, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat. Dengan begitu, dana transfer daerah diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten atau kota.
“Ini perspektif bahwa kepadatan penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan,” kata Kang Emil.
Dia menjelaskan, Jawa Timur berpenduduk lebih sedikit 10 juta orang dari Jabar, tapi dana transfer ke kabupaten per kota Rp 10 triliun lebih banyak dari Jabar.
“Dikali lima tahun ada Rp 50 triliun besarnya, dana masuk yang ke Jawa Timur dibanding kami, yang daerahnya hanya 27 kabupaten dan kota, tapi penduduknya lebih banyak,” papar Kang Emil.
Untuk itu, menurut Kang Emil pemekaran daerah memang diperlukan. Namun, apabila pemekaran daerah masih belum bisa dilaksanakan karena moratorium, dia mengusulkan ada keadilan fiskal untuk daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduknya tinggi seperti Jabar.
TERPOPULER
