Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menerima gelar Doctor Honoris Causa Bidang Public Administration dari Dong-A University di Busan, Korea Selatan, Senin (4/11/2019) waktu setempat.
Emil demikian Ridwan Kamil disapa menyatakan, gelar tersebut memotivasi dirinya untuk terus berinovasi dan berkolaborasi guna mengakselerasi pembangunan sekaligus menyejahterakan seluruh masyarakat Tanah Pasundan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada akademisi Dong-A University untuk gelar Doctor Honoris Causa. Saya merasa terhormat dengan gelar ini,” kata Emil saat berpidato di hadapan para akademisi Dong-A University.
Emil mendedikasikan gelar tersebut untuk semua pihak yang telah mendukungnya, khususnya ibunda, istri, dan anak tercinta.
"Semoga hal ini menyemangati kiprah-kiprah saya selanjutnya untuk lebih baik dan lebih bersemangat membangun Jawa Barat dan Indonesia," katanya.
Dalam pidatonya, Emil mengatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki visi yang sama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor ekonomi digital. Dia juga menyebut Korea Selatan sebagai negara terkemuka dalam sektor tersebut.
“Itu adalah sektor yang sangat relevan untuk terus dikembangkan, mengingat ekonomi digital dan industri 4.0 telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia, terutama di negara-negara maju,” ucapnya.
Emil pun berharap hubungan Indonesia, terutama Jabar, dengan Korea Selatan terus berlangsung di semua sektor. “Kunjungan ini menunjukkan bahwa kerja sama kedua negara harus semakin erat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Emil memaparkan sejumlah inovasi yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar saat ini. Salah satunya penerapan Dynamic Governance atau Birokrasi Dinamis yang bertujuan untuk mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi.
Baca Juga: Ridwan Kamil Raih Gelar H.C dari Dong-A University, Korea Selatan
Selain penerapan Birokrasi Dinamis dalam pengelolaan pemerintahan, kata Emil, Pemdaprov Jabar mempraktikkan konsep Penthahelix dengan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media) dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.
“Dynamic Governance pertama kali muncul dalam buku karya Neo Bong Siong dan Chen Geraldine. Di mana pemerintahan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat via konsep thinking ahead, thinking again, dan thinking across,” kata Emil.
Dengan konsep tersebut, Emil berharap Aparatur Sipil Negera (ASN) dapat memahami perubahan-perubahan yang dapat memengaruhi jalannya roda pemerintahan. ASN juga, lanjut dia, harus terbuka dengan ide, gagasan, dan konsep baru dari berbagai pihak.
“ASN harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk kembali mengkaji kebijakan yang berlaku guna meningkatkan kinerja,” ucapnya.
Selain itu, Emil juga menyatakan bahwa Pemdaprov Jabar tengah membangun ekonomi digital inklusif dengan menggagas Desa Digital.
Desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.
