Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak main-main untuk memitigasi dampak pandemi Virus Corona (Covid-19) terhadap ekonomi nasional. Anggaran jumbo pun disiapkan untuk menangkal efek negatif dari virus tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan paket stimulus kedua. Anggaran yang disiapkan untuk paket stimulus kedua tersebut jumlahny lebih besar dari paket stimulus pertama.
"Lebih dari yang pertama (paket stimulus pertama) Rp 10,3 triliun," kata Airlangga di Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu (4/3/2020).
Airlangga mengungkapkan, paket stimulus ini merupakan yang kedua diberikan. Sebelumnya, pemerintah juga memberikan stimulus tahap pertama sebesar Rp 10,3 triliun untuk sektor pariwisata, seperti pemberian diskon tarif pesawat hingga perumahan.
Meski begitu, Airlangga tak mengungkapkan secara detail sektor yang bakal diberikan paket stimulus tersebut. Dia hanya menjelaskan dalam paket kedua tersebut pemerintah menyiapkan delapan paket kebijakan ekonomi.
"Paket ini sudah dilaporkan ke Presiden dan sudah difinalisasi, kira-kira akan ada delapan paket kebijakan yang disiapkan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Selasa (2/3/2020), resmi mengumumkan dua Warga Negara Indonesia (WNI) positif terkena virus corona. Kekhawatiran terhadap dampak negatif virus corona mengusik pertanyaan mengenai rantai pasokan ekonomi Indonesia.
Dalam menjawab ketersediaan dana tambahan APBN untuk penanggulangan dampak negatif virus corona terhadap ekonomi, pemerintah mengatakan bahwa defisit dapat dilebarkan hingga 1,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Karena Corona virus baru diumumkan Presiden tadi (Selasa, 02/03/2020), jadi sampai sekarang belum ada yang baru lagi untuk disampaikan. Kalau ditanya dari sisi fiskal, kita berusaha mengikuti perkembangan yang ada. Yang jelas kita punya space yang agak longgar, budget defisit kita perkirakan 1,7 (persen) untuk 2020 ini. Jadi, kita masih punya space seandainya perlu melebarkan defisit," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharuddin di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Waspada Corona, Pemprov DKI Ajukan RS Pasming dan Cengkareng Jadi Rujukan
Pemerintah juga tetap memonitor keadaan pasar dengan melakukan exercise dan mengundang pihak-pihak di lapangan, badan otoritas fiskal dan moneter agar tetap menjaga stabilitas dan kepercayaan diri pelaku ekonomi.
