Suara.com - Wali Kota Banda Aceh meminta PLN untuk membebaskan pembayaran tagihan listrik untuk rumah ibadah seperti masjid di tengah wabah COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh menyatakan, bahwa kebijakan keringanan listrik di tengah wabah COVID-19 merupakan kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
“Kebijakan keringanan biaya listrik adalah domainnya Kementerian ESDM atas persetujuan dari pemerintah pusat. PLN hanya bertindak sebagai operator yang melaksanakan kebijakan tersebut,” kata General Manager PT PLN UIW Aceh, Jefri Rosiadi di Banda Aceh, Minggu (3/5/2020).
“PLN sebagai operator sangat antusias dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan keputusan dari pusat dan menyangkut permintaan pembebasan biaya untuk rumah ibadah, kami tidak bisa membuat keputusan sendiri tanpa persetujuan dari PLN pusat," Jefri menambahkan.
Jefri Rosiadi menyatakan, regulasi keringanan biaya listrik sudah sangat jelas, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan keringanan biaya.
Sementara PLN sebagai pelaksana lapangan menerjemahkan dengan menyiapkan langkah-langkah teknis untuk keringanan tagihan listrik bagi pelanggan yang terkena program.
Menurut Jefri, PLN Aceh sedang merampungkan sistem untuk memasukkan sekitar 13 ribu pelanggan listrik golongan bisnis kecil dan industri kecil berbasis token atau prabayar, sementara untuk pelanggan pasca bayar secara otomatis tagihan untuk rekening bulan Mei sampai dengan Oktober adalah nol rupiah.
Ada pun untuk mekanisme mendapatkan token listrik gratis bagi pelanggan prabayar yaitu melalui web www.pln.co.id maupun aplikasi Whatsapp ke nomor 0812-2-123-123. (Antara)
TERPOPULER
