Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini menerapkan aturan ganjil genap pada pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.
Dalam kebijakan itu, kios dalam pasar bisa buka dan berjualan merujuk pada nomor kios. Bagi kios yang memilki nomor ganjil hanya bisa buka saat tanggal ganjil, begitu pun sebaliknya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Infokom DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan menyebut justru dengan adanya kebijakan itu membuat terjadinya penumpukkan pembeli.
"Mengapa kami tidak setuju ganjil genap karena akan mengurangi jumlah pedagang dan menimbulkan penumpukan contoh, harusnya penjual ikan dua orang tapi yang dagang hanya satu orang maka akan di serbu pengunjung di 1 pedagang ikan itu," ujar Reynaldi saat dihubungi Suara.com, Senin (15/6/2020).
Selain itu, lanjut Reynaldi, pedagang bahan makan yang mudah busuk akan memaksakan untuk menjual pada hari itu juga. Sehingga, jika tak terjual habis, pedagang akan merugi.
Dengan begitu, ia menilai solusi ganjil genap ini belum efektif. Menurutnya, ganjil genap menjadi pilihan terakhir pemprov dalam menata pasar di era new normal.
"Persis kami coba minta kepada anggota kami di Kramat Jati, ini justru menyulitkan mesti muter lagi, ada penutupan beberapa titik di pasar, penerapan ganjil genap sangat menyusahkan," ucap dia.
Semestinya yang dilakukan Pemprov DKI ialah menggalakan sosialisasi informasi tentang virus corona dan bahayanya, serta protokol kesehatan yang harus dilakukan.
Pasalnya, ungkap dia, para pedagang masih simpang siur mengetahui bahaya dan apa yang harus dilakukan saat pandemi ini.
"Jadi kami meluruskan, di level paling bawah cukup besar disinformasinya, ada yang bilang corona buatan manusia ini perlu diinformasikan kembali, untuk meluruskan perlu adanya sosialisasi pemerintah ke pedagang, kami fasilitasi ke pemda yang belum bisa memaksimalkan sosialisasi," tutup Reynaldi.
TERPOPULER
