Suara.com - Demi mendukung fungsi infrastruktur sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan, pemerintah terus melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan, Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pembangunan ini sejalan dengan program Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sesuai dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.
Di Kalimantan, Ditjen Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 kilometer di tiga provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 811,32 kilometer, Kaltim sepanjang 412,59 kilometer, dan Kaltara sepanjang 770,25 kilometer.
Pada tahun 2020, peningkatan jaringan jalan perbatasan di Kalimantan dilaksanakan sepanjang 548,49 kilometer, yang meliputi beberapa paket pekerjaan, diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan penggantian jembatan.
Di Kalbar dilaksanakan 12 paket pekerjaan sepanjang 497,43 kilometer, diantaranya pembangunan Jalan Temajuk-Aruk sepanjang 5,80 kilometer dengan biaya Rp 35 miliar (MYC) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Entikong-Rasau-Nanga Badau sepanjang 204,53 kilometer.
Selanjutnya di Provinsi Kaltim dilaksanakan 6 paket pekerjaan sepanjang 33,46 kilometer, diantaranya pembangunan Jalan Tiong Ohang-Lonh Pahangai 3 sepanjang 4 kilometer dengan anggaran Rp 23,8 miliar. Di Provinsi Kaltara dikerjakan 10 paket kegiatan sepanjang 18 kilometer, yang terdiri dari 5 paket pembangunan Jalan Pararel Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Boh- Metualang-Long Nawang sepanjang 3,5 kilometer, dengan anggaran Rp 35 miliar (MYC) dan 5 paket pembangunan Jalan Akses Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Semawu-Long Bawan sepanjang 2 kilometer, dengan biaya Rp 31,75 miliar (MYC).
"Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, saya kira hampir tembus semua. Tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus, ada 84 kilometer. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 kilometer dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 kilometer. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan, ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur," tutur Basuki.
Untuk jalan perbatasan di NTT atau provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste, telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 kilometer. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.
Dari 179,99 kilometer tersebut yang sudah tertangani (teraspal), hingga 2019 sepanjang 145,17 kilometer. Sedangkan di tahun 2020, direncanakan jalan yang sudah diaspal akan bertambah dan sedang dikerjakan menjadi sepanjang 164,57 kilometer. Sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021.
Salah satu paket pekerjaan TA 2020 yang tengah dilaksanakan adalah pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus sepanjang 4, 48 kilometer, dengan anggaran Rp 28,8 miliar. Jalan perbatasan di NTT memiliki manfaat penting terutama bagi masyarakat di perbatasan, yang terdapat komoditas perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete.
Di Papua, pembangunan jalan perbatasan antara Negara Indonesia-Papua Nugini sepanjang 1.098,24 kilometer juga terus dilaksanakan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Hingga akhir 2019 telah tembus sepanjang 919,16 kilometer atau menyisakan 179,08 Km.
Pada 2020, dilaksanakan 7 paket pekerjaan diantaranya pembangunan Jalan Ubrub-Towe Hitam-Oksibil sepanjang 3 kilometer, dengan anggaran sebesar Rp 35 miliar.
Pembangunan jalan perbatasan Papua bekerjasama dengan Zeni TNI Angkatan Darat, terutama saat pembukaan hutan dan pembentukan badan jalan. Selanjutnya pada saat konstruksi, akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR.
Pembangunannya cukup menantang dengan kondisi cuaca dan medan berat sehingga menjadi kendala dalam membawa material dan alat berat ke lokasi.
TERPOPULER
