Suara.com - Untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital, pemerintah menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Pandemi Covid-19 merupakan momentum tepat untuk membangun digitalisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi, tetapi juga akan menuntun kita menuju masyarakat digital yang tangguh. Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan di domain digital," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalamThe Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020) secara virtual di Jakarta, Senin (2/11/2020).
RDF-ASP 2020 digelar pada 2 - 5 November 2020 di platform virtual.
Tahun ini, RDF-ASP 2020 juga akan membahas persiapan dan perencanaan menuju World Telecommunication Development Conference 2021 (WTDC-21) yang akan diselenggarakan Ethiopia.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi (Kominfo) akan memastikan keberlanjutan proyek-proyek digital melalui tiga skema pendanaan.
"Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," jelasnya.
Johnny menegaskan, tiga skema pembiayaan itu merupakan bukti kuat komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.
"Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal," tandasnya.
Dalam acara yang dipandu DirekturTelecommunications Development Bureau ITU, Ms. Doreen Bogdan-Martin itu, Johnny mengajak semua negara anggota ITU untuk membangun infratsrukturdigital yang kuat dan inklusif.
"Kita harus mengubah krisis ini menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem digital kita, dengan membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Semoga apa yang telah kita bagikan hari ini bermanfaat untuk pembahasan kita," ajaknya.
Untuk mempercepat transformasi digital, Johnny menyatakan, pihaknya memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.
"Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia," jelasnya.
Dalam pertemuan virtual itu, Johnny menyatakan, pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.
"Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348 ribu kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo," tuturnya.
Johnny menyatakan, pemerintah Indonesia memperhatikan pembangunan lapisan terakhir untuk memastikan bahwa layanan internet menjangkau seluruh masyarakat.
TERPOPULER
