Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah bakal terus mengawal program pengelolaan ekosistem mangrove.
Salah satunya, terkait dengan rehabilitasi hutan mangrove di seluruh Indonesia.
"Pemerintah sudah berkomitmen akan melakukan rehabilitasi mencapai 600.000 Ha dalam 4 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 - 2024 dengan melibatkan multi stakeholder," ujar Luhut dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020).
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia saat ini memiliki area mangrove seluas 3,31 juta Ha, dan diantara area tersebut, sebesar 637.624 Ha sedang berada dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan pemulihan ekosistem.
Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena luas mangrove yang ada di Indonesia telah mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan sebaran mangrove di dunia.
"Program pengelolaan mangrove akan difokuskan pada membangun mega mangrove project di 3 lokasi termasuk untuk pembibitan mangrove, serta pendanaan dalam program pengelolaan ekosistem mangrove perlu didukung oleh multi stakeholder, termasuk dari lembaga internasional dan mitra strategis Indonesia," jelas Luhut.
Rencananya, rehabilitasi mangrove akan dilakukan pada ekosistem mangrove dengan kerapatan tajuk kategori jarang dan sangat jarang.
Rehabilitasi ini akan menggunakan berbagai sumber pendanaan, yang meliputi peningkatan alokasi APBN melalui bantuan pendanaan dari World Bank, dukungan mitra strategis seperti pemerintah UAE dan Jerman, serta pemanfaatan dana CSR dan Program Green Port pada BUMN.
Luhut juga menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga yang terkait untuk mensukseskan program rehabilitasi mangrove.
"Semua harus terintegrasi, supaya bergerak bersama semuanya. Kita akan pantau terus, dan saya harap satu minggu ke depan bisa terlihat perkembangannya," pungkas Luhut.