facebook

DKI Beri Sinyal Rem Darurat, Pengusaha Khawatir Terjadi Lagi Badai PHK

Reza Gunadha | Achmad Fauzi
DKI Beri Sinyal Rem Darurat, Pengusaha Khawatir Terjadi Lagi Badai PHK
ILUSTRASI - Kendaraan melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (14/8). [Suara.com/Oke Atmaja]

Alhasil, terangnya, memberikan sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme dikalangan pelaku usaha.

Suara.com - Kalangan pengusaha di DKI Jakarta merasa khawatir terhadap wacana pemprov untuk kembali mengerem darurat mengetatkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dengan PSBB ketat membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. 

Alhasil, terangnya, memberikan sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme dikalangan pelaku usaha.

"Ini menjadi suatu pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk nyaris frustasi," ujar Sarman dalam keterangannya, Senin (28/12/2020).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik, Jakarta Beri Sinyal Tarik Rem Darurat PSBB

Menurut Sarman, dengan PSBB ketat juga akan membuat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali terjadi. Selain itu, lanjutnya, semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup.

"Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17 persen PDB Nasional," imbuhnya.

Sarman berharap, pemprov bisa mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini. 

"Dan yang paling strategis agar Pemprov DKI Jakarta melobby Pemerintah Pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksin 19,mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian Nasional," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi sinyal untuk kembali mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Sejak Oktober 2020, 366 Kafe dan Restoran Dipaksa Tutup karena Langgar PSBB

Saat ini, pemprov masih memberlakukan PSBB transisi yang melonggarkan masyarakat DKI Jakarta bisa keluar rumah.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar