REGIONAL:
Suara.com - Vaksin digadang-gadang menjadi game changer pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional dari tekanan yang cukup berat dari pandemi virus corona atau Covid-19.
Namun ekonom senior dari Indef Faisal Basri meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan vaksin saja dalam proses pemulihan ekonomi.
"Ekonomi dalam kondisi turun kalau kita lihat sektor pariwisata yang paling terdampak, transportasi, airlines minus 15 persen, akomodasi minus 10,71 persen. Oleh karena itu walaupun kita berharap banyak, jangan mengandalkan pada vaksin,” kata Faisal dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Minggu (3/1/2021).
Menurut dia, krisis kali ini berbeda, karena dipicu oleh pandemi secara global yang berdampak begitu luas kepada seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, sehingga kata dia proses pemulihannya tidak sembarangan dilakukan.
“Penyembuhan harus dengan pola pikir baru, lintas disiplin, dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis bahwa perekonomian Indonesia pada 2021 akan jauh semakin baik karena adanya vaksin.
“Sumber dari persoalan adalah masalah kesehatan, dimana kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan (sosial dan ekonomi) menurun, sehingga game-changer -nya adalah vaksiniasi," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, proses vaksinasi akan menyelesaikan 2 persoalan sekaligus, yakni kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktifitas dan berkegiatan sosial.
"Dengan hadirnya vaksin 1,2 juta dosis di Indonesia (salah satu negara di ASEAN yang pertama mendapat vaksin), memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat, karena Pemerintah berhasil mendapatkan akses terhadap vaksin yang sudah dirintis sejak awal pandemi di Maret 2020 yang lalu," katanya.
Di sisi yang lain, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan reformasi struktural yang sudah lama ditunggu dan diyakini sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang salah satu tujuan utamanya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan investasi.
“Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dilakukan, karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Apalagi Indonesia memiliki potensi Bonus Demografi dalam 10 – 15 tahun ke depan, sehingga peningkatan investasi sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja,” papar Ketua Umum Partai Golkar ini.
Pelaku pasar meyakini implementasi Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan banyak kemudahan berusaha dan kepastian pengelolaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.
Saat ini penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja terus dilakukan dengan membuka partisipasi masyarakat dan stakeholders dan seluas-luasnya. Dukungan koordinasi yang kuat antara parlemen dan pemerintah, juga menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah baru saja mendatangkan 1,8 juta vaksin Sinovac tahap dua. Sehingga total vaksin Sinovac yang berada di Indonesia saat ini sebanyak 3 juta vaksin.
"Ini merupakan pengiriman batch kedua setelah pengiriman batch pertama sebesar 1,2 juta dosis pada tanggal 6 Desember 2020. Dengan ketibaan ini, maka telah kita dapati 3 juta vaksin Sinovac yang berada di Indonesia," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (31/12/2020).
1,8 juta vaksin kata Retno akan dikirim ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.
Adapun penyimpanannya sesuai dengan protokol penyimpanan vaksin sesuai standar WHO.
"Hari ini telah tiba 1,8 juta Vaksin Sinovac di Indonesia. Selanjutnya vaksin ini dikirm ke Bio Farma Bandung untuk penyimpanan sesuao dengan protokol penyimpanan vaksin sevcara aman sesuai dengan standar WHO," ucap dia
Tak hanya itu, Retno menyebut dalam waktu dekat akan ada 15 juta bahan baku vaksin dari Sinovac yang tiba di Indonesia.
"Dalam waktu dekat diharapkan 15 juta dosis vaksin dari Sinovac yang kemudian akan dimanufaktur oleh Bio Farma akan juga tiba di Indonesia," katanya.
TERPOPULER
