Suara.com - Indonesia adalah salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Berdasarkan potensi tersebut, Indonesia pun selalu menjadi sasaran kampanye hitam banyak pihak yang anti sawit.
Seperti diketahui, industri kelapa sawit nasional seringkali dituduh dan dituding sebagai komoditas penuh mudharat dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan.
Hadirnya kampanye hitam soal sawit di tengah masyarakat menimbulkan sejumlah persepsi negatif, baik secara domestik maupun global.
Beberapa isu negatif yang muncul tersebut, diantaranya, terkait tuduhan perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih ekspansif dari pada tanaman minyak nabati lain, kelapa sawit menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan pemanasan global.
Menyikapi serangan kampanye negatif tersebut, diperlukan counter opini yang berisi tentang berbagai aspek positif terkait industri sawit nasional yang disampaikan ke masyarakat secara lebih terstruktur dan terencana.
"Perbanyak iklan, seperti di Malaysia, turun di bandara yang pertama kita lihat gambar sawit, naik ke lift isinya pesan positif tentang sawit, jadi sawit imej-nya bagus di masyarakat," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung dalam webinar yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kamis (4/2/2021).
Menurut Gulat, dengan banyaknya iklan yang berisi kampanye positif soal sawit, bisa menciptakan pemahaman yang utuh tentang industri maupun produk sawit itu sendiri.
"Perlu banyak iklan yang mengkampanyekan soal sawit, supaya penyumbang devisa terbesar ini terus mengalami peningkatan," ucapnya.
Bahkan, Gulat juga meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mempebesar alokasi anggaran untuk melawan kampanye hitam sawit.
Baca Juga: Kebakaran Lahan Sawit di Siak, Petugas Kesulitan Air untuk Padamkan Api
"BPDPKS duitnya saya dengar banyak, jangan disimpan-simpan, buatkan iklan-iklan sawit supaya image sawit positif," tutur Gulat.
BPDPKS adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.
