Suara.com - Pemerintah mengeluhkan banyaknya masalah dalam penyaluran dana bantuan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya yang paling mengganjal terkait persoalan data.
Persoalan tersebut juga disampaikan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi saat acara webinar, Senin (1/3/2021).
"Tidak ada standarisasi data sehingga data kurang mutakhir dan lengkap," katanya.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena banyaknya data tidak lengkap, nomor induk kependudukan (NIK) tidak lengkap, penerima bantuan tidak disertai NIK, dan kurangnya pemuktahiran data domisili maupun status pekerjaan.
Tak hanya itu, pemerintah juga dihadapi masalah data yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan minimnya akurasi dalam penentuan target bantuan, alias tak tepat sasaran. Contohnya, terdapat satu kartu keluarga (KK) yang menerima sembako reguler dan sembako perluasan.
"Di sisi lain, terdapat beberapa NIK dalam satu KK yang menerima bantuan yang sama," ucap Taufik.
Tak sampai disitu mekanisme verifikasi dan validasi data juga belum tertata rapih, sehingga masih ada duplikasi data.
"Kurangnya sumber daya manusia untuk komputasi dan analisa, sehingga masih ada data yang tidak padan. Contohnya, DTKS penerima bantuan berlokasi Yogyakarta, tapi dalam Disdukcapil berlokasi di Brebes," pungkasnya.
TERPOPULER
