REGIONAL:
Suara.com - PT Pos Indonesia (Persero) terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima, baik di dalam negeri hingga ke luar negeri. Dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah baru Giropos, salah satu program besar tahun 2021 adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melakukan akuisisi pasar Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kebutuhan PMI terhadap layanan Pos Indonesia, baik dalam layanan keuangan maupun layanan akses informasi melalui jaringan pos di seluruh Indonesia menjadi dasar dari kerja sama tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, dalam Launching “Pos Migran Indonesia”, yang disiarkan secara live dari Kantor Pos Bandung dan Kantor Pos Indramayu, Selasa (6/4/2021), pukul 10.00 WIB.
Acara tersebut juga diikuti secara daring dan disiarkan lewat channel youtube Pos Indonesia.
Launching “Pos Migran Indonesia” dilakukan oleh Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi dan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, disaksikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat, Agus Ismail, Duta besar Indonesia Duta Besar Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman, Mohamad Irzan Djohan, dan para pejabat di lingkungan Pos Indonesia.
“Pos Migran Indonesia” merupakan bentuk komitmen Pos Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi PMI, yaitu dengan memfasilitasi layanan transaksi keuangan terpadu bagi PMI.
Pos Migran Indonesia merupakan layanan yang disediakan di Kantor Pos untuk memudahkan Calon PMI/ PMI dan keluarganya mendapatkan online akses, antara lain Informasi Lowongan Kerja di Luar Negeri, Profil Negara Tujuan, Profil BP2MI Layanan Pos Indonesia, Digital Pospay, Kurir dan Logistik, dan Program Kemitraan Agen Pos, Pendaftaran Pendaftaran PMI Mandiri, Pengaduan Pengaduan Masalah yang dialami calon PMI/PMI, Ruang promosi produk PMI Purna Space untuk display Produk PMI Purna sekaligus mengenalkan ke Masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat, Agus Ismail memberikan apresiasi terhadap Program Pos Migran Indonesia dalam meningkatkan palayanan bagi PMI di luar negeri untuk pengiriman uang untuk keluarga ke daerah asal.
Agus menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat telah disusun regulasi dan program untuk masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI. Hal tersebut disahkan dalam Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Jawa Barat. Saat ini juga telah dipersiapkan Peraturan Gubernur terkait Perda tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pos Indonesia, Faisal Rohmad Djumadi menyebutkan bahwa Pos Indonesia telah PMI sudah mulai dirintis sejak 2020.
Pos Indonesia menyediakan 2 infrastruktur, pertama adalah infrastruktur keuangan yang sangat dibutuhkan PMI. Pos Indonesia menyediakan digital platform, aplikasi berbasis mobile yakni aplikasi Pospay yang dibangun untuk memudahkan PMI menyimpan dan memenuhi kebutuhan keluarganya di Indonesia.
Disebutkan bahwa sudah ada 625 PMI yang sudah melakukan instal aplikasi mobile. Yang terbanyak adalah keluarga di Indonesia, Taiwan dan Malaysia.
“Aplikasi ini sudah mulai digunakan. Sudah ada transaksi Rp 1,8 miliar hanya dalam beberapa hari. Yang terbanyak melakukan transfer uang, melakukan pembayaran seperti membeli token listrik, pulsa telepon, pembayaran BPJS dan melakukan remitansi atau pengiriman uang dari dari Taiwan dan Malaysia ke Indonesia,” ungkap Faisal.
Ia juga menyebutkan bahwa aplikasi ini sudah mulai dimanfaatkan dan feedback dan para pengguna merasa puas.
“Tentu jasa keuangan pos ini berbeda dengan jasa keuangan yang diberikan oleh fintech lainnya, karena Pos Indonesia punya interaksi di 4800 kantor pos sehingga mereka bisa melakukan cash out. Ada 58 ribu agen pos yang tersebar desa.” tambahnya.
Selanjutnya Faisal menyebut bahwa fasilitas kedua yakni pusat informasi migran Indonesia yang disediakan oleh BP2MI yang akan diresmikan di Bandung dan Sukabumi.
TERPOPULER
