Suara.com - Pemerintah meyakini target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 sangat realistis dapat tercapai, meski pandemi Covid-19 masih membayangi perekonomian nasional.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat rapat Paripurna DPR RI mengenai Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF RAPBN 2022, Senin (31/5/2021)
"Pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik domestik maupun global," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pemerintah memandang bahwa rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,3 persen di tahun 2021, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 di tahun 2022, telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural.
"Rentang angka proyeksi tersebut, juga secara realistis mencerminkan risiko
ketidakpastian yang masih tinggi," ucapnya.
Di satu sisi kata bendahara negara ini optimisme pemerintah didasarkan pada tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Berbagai leading indicator terus mengalami peningkatan.
Indeks keyakinan konsumen sudah pada level optimis (di atas 100). Indeks penjualan ritel terus meningkat. PMI manufaktur terus mencatat ekspansi dalam enam bulan berturut-turut.
Sementara itu konsumsi listrik industri dan bisnis terus membaik dan telah tumbuh positif.
"Kita bersyukur bahwa pantauan perkembangan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri menunjukkan angka kasus harian yang cukup terkendali. Kita berharap langkah antisipasi dan kesadaran masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan mampu meredam potensi peningkatan kasus harian Covid-19 yang biasanya terjadi pasca libur panjang," paparnya.
Momentum pemulihan ekonomi tersebut lanjut Sri Mulyani diharapkan akan terus berlanjut di tahun 2022. Upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal diharapkan dapat mengendalikan laju penambahan kasus positif Covid-19 dan mempercepat terwujudnya herd immunity di Triwulan I 2022.
"Dengan demikian, aktivitas sosial ekonomi diharapkan akan terus mengalami normalisasi ke level sebelum pandemi," katanya.
Selaras dengan pemulihan akitivitas sosial ekonomi, berbagai langkah reformasi struktural tetap dilanjutkan. Reformasi struktural menjadi syarat perlu agar potensi perekonomian nasional dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi pasca-pandemi.
Selain itu implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, akan meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja perekonomian ke depan.
"Kebijakan reformasi akan meningkatkan investasi, memperbaiki iklim usaha, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas (decent jobs). Peran tenaga kerja, yang terus tumbuh dalam periode window bonus demografi, akan semakin kuat dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
TERPOPULER
