Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menggelar pertemuan dengan President Designate untuk the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26), Alok Sharma pada Senin, (31/5/2021). Ini menindaklanjuti komitmen setiap negara untuk melakukan climate neutrality atau yang sering disebut carbon neutrality (netral karbon).
Netral karbon adalah suatu keadaan dimana emisi karbon dioksida (CO2) dianggap netto nol. Dalam hal ini jumlah emisi CO2 yang dilepaskan ke atmosfir lebih kurang sama dengan yang diserap melalui berbagai kegiatan/tindakan manusia.
"Beliau datang ke Indonesia, saya kira ini memang usaha yang sangat baik dan memang jadi agenda beliau untuk meyakinkan anggota-anggota di dunia untuk tercapainya penyelesaian secara baik netral karbon untuk seluruh dunia," ujar Siti Nurbaya dalam Konferensi Pers bertajuk 'Menuju COP-26 UNFCCC' secara virtual pada Senin, (31/5/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Siti Nurbaya mengaku optimis, bahwa sektor kehutanan bisa mencapai netral karbon di 2030.
"Presiden COP tadi menanyakan kepada saya tentang zero emission. Kalau untuk sektor kehutanan, pada 2030 sudah bisa netral. Bahkan bisa menyimpan karbon 140 juta ton," tutur Siti Nurbaya.
Namun, problem terbesar yang dihadapi adalah di sektor energi. Sebab, konsumsi listrik rakyat Indonesia masih berada di 1.100-3.300 Volt Ampere (VA).
"Kalau negara sejahtera itu ada di 3.500-5.400 VA," imbuhnya.
Atas dasar itu, dia meminta Menteri Enegeri Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk lebih bekerja keras dalam mengurangi penggunaan batubara.
"Saya meminta Pak Menteri ESDM (Arifin Tasrif-red)untuk kerja keras excirse. Presiden sudah minta dibuatkan roadmap bagaimana mengurangi PLTU-PLTU yang didukung oleh batubara," pungkasnya.
Baca Juga: Peningkatan Suhu akibat Perubahan Iklim Picu Risiko Bayi Lahir Mati
