Kemenkeu Klaim Perkuat Perlindungan Sosial dan Dukungan untuk UMKM

Suara.com - Perkembangan pandemi dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan pemulihan ekonomi nasional yang semula solid. Rata-rata kasus Covid-19 global masih tereskalasi, sebagian besar (90 persen) karena mudah menularnya varian Delta yang dilaporkan terjadi di banyak negara termasuk Indonesia.

Di Indonesia, kasus harian rata-rata 7 hari per 18 Juli mencapai 50.039. Merespon eskalasi kasus, Pemerintah memberlakukan berbagai langkah luar biasa seperti PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021.

“APBN akan terus dipergunakan untuk menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi dan PPKM Darurat, dengan mempercepat penyaluran dan memperluas intervensi kesehatan, Perlindungan Sosial (Perlinsos), dan penciptaan lapangan kerja," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan persnya, Selasa (20/7/2021).

Pemerintah akan menambah anggaran PEN tahun 2021 utamanya untuk program perlinsos dan kesehatan sebesar Rp55,21 triliun per 16 Juli. Pemerintah di antaranya melakukan perpanjangan pada program Perlinsos berupa diskon listrik, bantuan rekening minimum abodemen dan subsidi kuota internet. Diskon listrik untuk pelanggan rumah tangga 450VA dan 900VA yang awalnya hanya diberikan hingga September, akan diperpanjang hingga Desember 2021.

Sama seperti diskon listrik, bantuan rekening minimum biaya abodemen untuk usaha kepada 1,14 juta pelanggan akan diperpanjang hingga Desember. Subsidi kuota internet yang semula hanya diberikan pada Mei akan diperpanjang hingga Desember 2021.

Selain itu, pemerintah juga melakukan perluasan program Perlinsos, dimana pemerintah memberikan beberapa tambahan bantuan. Pemerintah selama dua bulan yaitu Juli – Agustus 2021 akan memberikan program kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima, sehingga penerima akan mendapatkan manfaat kartu sembako setara 14 bulan manfaat.

Terdapat pula tambahan berupa bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM atau 10kg/keluarga. Perluasan bantuan tunai untuk daerah kepada 5,9 juta KPM yang bukan penerima kartu sembako dan bansos tunai yang sudah terdaftar, dan akan diberikan selama 6 bulan. Perluasan cakupan kartu pra kerja akan dilakukan dengan menambah 2,8 juta peserta baru.

Untuk UMKM, pemerintah menambah dukungan bantuan produktif usaha mikro kepada 3 juta peserta baru yang diharapkan dapat tersalur pada Juli – September 2021.

Terkait anggaran untuk daerah, pemerintah akan melakukan percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai/BLT Desa untuk 8 juta KPM manfaat di bulan Juli 2021. Selain anggaran dari pemerintah pusat, dari APBD, terdapat Rp12,11 triliun untuk anggaran Perlinsos dan pemberdayaan ekonomi yang mencapai Rp13,35 triliun.

Prioritas penerima bantuan Perlinsos dan pemberdayaan ekonomi akan ditujukan bagi masyarakat dan sektor informal yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama untuk membantu warung-warung kecil di daerah.

Sementara untuk anggaran kesehatan, pemerintah akan menambahkan anggaran sebesar Rp25,87 triliun untuk biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri dan tambahan rumah sakit darurat sebesar Rp2,75 triliun, Sementara untuk vaksin, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57,84 triliun.

Untuk insentif nakes, pemerintah menambah insentif sebesar Rp1,08 triliun. Selain itu, pemerintah juga menambahkan anggaran penyediaan obat Covid–19 untuk pasien isolasi mandiri sebesar Rp400 milyar, pengadaan oksigen darurat Rp 370 milyar, dan penebalan PPKM mikro oleh TNI untuk menjaga dan memberikan edukasi sebesar Rp790 milyar.

Untuk insentif perpajakan dalam rangka impor alat kesehatan maupun obat-obatan, pemerintah memberikan insentif mencapai Rp20,85 triliun, sedangkan penanganan kesehatan lainnya untuk penguatan 3T, gugus tugas dan penelitian dialokasikan Rp 45,93 triliun.

Dengan adanya tambahan Perlinsos dalam merespon PPKM darurat, anggaran Perlinsos di tahun 2021 meningkat dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Sementara itu, anggaran kesehatan naik dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.

Total dana PEN juga akan berubah, dimana anggaran PEN yang telah dilaporkan kepada DPR RI mencapai Rp699,43 triliun akan meningkat sebesar Rp744,75 triliun per 16 Juli 2021. Penambahan anggaran ini akan didanai dari refocusing dan reprioritisasi anggaran.